Fraksi PDIP Tolak Revisi RPJMD: Banyak Target Anies Baswedan Meleset

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufikdan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Gembong Warsonoberfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindradi Gedung Joeang, Jakarta, 8 Mei 2016. Tempo/Larissa

    Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufikdan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Gembong Warsonoberfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindradi Gedung Joeang, Jakarta, 8 Mei 2016. Tempo/Larissa

    JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yang diajukan oleh Pemprov DKI di bawah Anies Baswedan.

    Mereka menilai perubahan itu sebagai alasan untuk menjustifikasi tidak tercapainya target kinerja Gubernur Anies Baswedan.

    "Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai. Bahkan, sebelum pandemi, tiga tahun menjabat realisasinya jauh dari target," kata Gembong W dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 2 Agustus 2021.

    Gembong mengatakan, saat Pemilihan Gubernur 2017 lalu, Aniwes dan wakilnya saat itu, Sandiaga Uno, memiliki sejumlah progran unggulan. Di antaranya adalah program Rumah DP Nol Rupiah, Oke Oce, dan naturalisasi sungai. Menurut Gembong, sejumlah program itu hasilnya jauh dari target.

    "DP Nol targetnya 250 ribu, yang terbangun cuna 2.764. Oke Oce yang katanya diberi modal, dicarikan pembeli, lalu ujug-ujug berubah jadi Jakpreneur. Sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta. Naturalisasi sungai apalagi. Ada seujung kuku sudah selesai?" tutur Gembong.

    Ia juga mengatakan Anies tak fokus dan tidak memiliki skala prioritas dalam merancang program kerja.

    Gembong mencontohkan, program ajang balap mobil listrik Formula E, di mana ditemukan potensi kerugian sebesar Rp 106 miliar oleh BPK.

    Fraksi PDIP meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengajukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

    "Semuanya, mengacu kepada RPJMD 2017-2022 Perda Nomor 1 Tahun 2018," ihwal keinginan Anies Baswedan merevisi RPJMD 2017-2022.

    Baca juga : Tolak Ubah RPJMD DKI 2017-2022, Fraksi PDIP: Gubernur Anies Sangat Tidak Fokus

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.