TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif berharap Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI DKI mengingatkan soal rencana pembentukan pasukan siber alias cyber army bela Gubernur Anies Baswedan.
Menurut Samsul Ma'arif, pembuatan pasukan siber melenceng dari tugas pokok MUI DKI. Anies Baswedan sendiri sebagai Gubernur DKI adalah bagian dari Dewan Pertimbangan MUI DKI.
"Maka sebaiknya Pak Anies mengajak dewan pertimbangan yang lain memberikan masukan kepada MUI yang sudah keluar dari garis-garis besar tugas yang sesungguhnya," kata dia saat dihubungi, Ahad 21 November 2021.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Samsul berharap MUI DKI segera menggelar rapat guna membahas pasukan siber yang dikerahkan bakal membela Anies dari serangan buzzer. Dewan pertimbangan, papar dia, berfungsi mengingatkan Ketua Umum MUI dan jajarannya jika keliru.
Menurut dia, NU selaku bagian dari MUI juga harus mengingatkan keputusan organisasi yang melenceng. Anggota MUI DKI terdiri dari berbagai macam organisasi keagamaan Islam, salah satunya NU.
"Maka kami pun memberikan masukan," ucap dia.
Samsul juga pernah menjabat Sekretaris Umum MUI Jakarta periode 2010-2013. Dia kemudian menjadi anggota Dewan Penasihat MUI DKI 2013-2018.
Untuk itu, dia merasa bertanggung jawab secara moral mengingatkan Ketua Umum MUI DKI yang sudah keluar dari tugas dan fungsinya terkait rencana pembentukan pasukan siber membela Anies Baswedan dari serangan buzzer.
Baca juga: MUI DKI Jakarta Bantah Keluarkan Maklumat Dukung Anies Jadi Capres 2024
