“Itu adalah alat memotivasi penduduk supaya mau disuntik vaksin booster. Penduduk Indonesia kalau dipaksa, diwajibkan, mereka suka melawan dan menghindar. Disiplin kita lemah sekali,” ujarnya.
Pemerintah harus berupaya agar cakupan vaksinasi semua dosis mencapai 100 persen penduduk Indonesia. Pandu mengatakan penerapan jaga jarak di Indonesia, terutama di kota besar, sulit karena menyebabkan penumpukan warga di transportasi publik.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman juga menyatakan Indonesia belum melalui masa kritis Covid-19. Jika pemerintah mau menerapkan pelonggaran, perlu ada penguatan pada aspek lain yaitu dengan memperkuat sampling dan surveillance.
Pelonggaran aturan juga harus selektif karena 30 provinsi masih memiliki angka positivity rate di atas lima persen. “Kalau perjalanan domestik tidak dilakukan tes, itu tidak masalah karena memang secara modal imunitas sudah dimungkinkan, tapi tetap harus hati-hati,” ujarnya.
Alasannya, saat ini berkembang varian Omicron BA.2 yang dapat meningkatkan keterisian rumah sakit dan angka kematian, seperti yang terjadi di Hong Kong. “Kita sebenarnya sudah on track, jangan sampai malah jadi berat karena tidak sabar untuk melakukan banyak pelonggaran, itu yang berbahaya,” kata Dicky.
Baca juga: Syarat Perjalanan Tes Antigen - PCR Dihapus, Belum Ada Kenaikan Penumpang di Terminal Kalideres