TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani berharap penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dapat berkomunikasi dengan seluruh fraksi di dewan. Sebab, eksekutif dan legislatif harus bekerja secara kolektif kolegial.
"Pokoknya tidak diskriminatif siapapun itu, karena kita kan kerjanya kolektif kolegial ya di DPRD. Jadi kalau ada Pj itu tidak berat satu sisi," kata dia saat dihubungi, Minggu, 17 April 2022.
Rani memperkirakan kriteria ini tidak hanya harapan Gerindra, tapi juga seluruh partai. Menurut dia, seorang penjabat gubernur juga harus memiliki kapabilitas untuk meneruskan program pemerintah DKI saat ini.
Penjabat Gubernur bertugas untuk memantau dan meneruskan program yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. "Beliau tidak pegang kebijakannya, tapi apa yang sudah dijalankan dikawal oleh Pj ini," ujar anggota Komisi E Bidang Kesra itu.
Gubernur DKI Anies Baswedan bakal meninggalkan kursinya di DKI 1 pada Oktober 2022. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Jokowi melantik pasangan ini pada 16 Oktober 2017.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berulang kali mengusulkan nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk menggantikan Anies Baswedan. Selain Heru, nama Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali juga disebut layak menjadi Pj Gubernur DKI.
Baca juga: Anies Baswedan Minta Bantuan Pusat, Anggota DPRD DKI: Kemana Saja 5 Tahun Ini?
