TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, program yang dijalankan oleh wali dan wakil wali kota banyak yang tidak orisinil alias meniru dan diklaim sebagai ide sendiri.
Salah satunya adalah soal program Kartu Depok Sejahtera (KDS). "Saya bisa buktikan, 6 dari 7 program KDS itu bukan ide orisinil Idris-Imam, itu adalah program lama yang setiap tahun diperjuangkan oleh DPRD," kata Ikra, Selasa 10 Mei 2022.
Ikra mengatakan, sudah sejak 2019, komisi D DPRD Kota Depok memperjuangkan program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat itu.
"Bahkan dalam beberapa kesempatan DPRD Depok harus berdebat dengan pemkot, karena pemkot enggan memperluas jaminan sosial ini," kata Ikra.
Ikra mencoba me-review pada 2019 komisi D berusaha meningkatkan penerima jaminan sosial dari catatan Pemkot hanya 60 ribu menjadi 167 ribu. "Itu adalah dorongan DPRD, bukan ide orisinil," kata Ikra.
Justru, lanjut Ikra, diluncurkannya program KDS malah mempersulit teknis yang telah disederhanakan oleh DPRD Kota Depok. "Alih-alih perbaikan malah tambah ruwet," kata Ikra.
Terpisah, anggota Fraksi Golkar, Tajudin Tabri menyoroti soal anggaran yang digunakan untuk mencetak kartu KDS dan foto Idris-Imam dalam kartu tersebut.
"Dia (Wali Kota) pakai manfaat dengan menggunakan dana APBD, kecuali duitnya duit dia, dia mau pakai foto dia nggak masalah tapi, kan duitnya, duit rakyat," kata Tajudin.
Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Kota Depok, kecuali fraksi PKS menggugat dan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah setempat.
Alasannya karena, kinerja Pemkot Depok dinilai kurang memuaskan.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Baca juga: DPRD Depok Ajukan Mosi tidak Percaya ke Wali Kota, Singgung Dugaan Nepotisme
