Sementara itu, Agus belum memastikan total nilai investasi yang rencananya dikucurkan BPKH karena MoU tersebut baru tahap awal dan akan dikaji kembali melalui analisis masing-masing tim teknis sebelum menjadi perjanjian kerja sama.
Dalam paparannya, Direktur Utama Sarana Jaya itu menjelaskan pihaknya bersinergi dengan pihak lain untuk aspek pembiayaan.
Untuk pembiayaan, lanjut dia, berdasarkan ekuitas perusahaan, penanaman modal daerah (PMD), mencari mitra strategis atau investor hingga penjajakan ke perbankan untuk penerbitan surat berharga.
Dalam setiap proyek, Sarana Jaya meminta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi DKI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mitigasi risiko.
Sementara itu, Iskandar Zulkarnain mengatakan MoU itu baru kesepakatan awal. Nantinya, tim teknis akan mendalami potensi kerja sama atau investasi yang akan dijajaki.
BPKH, lanjut dia, akan menginvestasikan pengelolaan keuangan haji untuk proyek dengan prioritas berprinsip syariah, kemudian aman, transparan serta risiko yang terukur.
Bisa di-Buy Back
Iskandar menambahkan salah satu poin mitigasi risiko yang dilakukan Sarana Jaya adalah adanya jaminan untuk membeli kembali (buy back) apabila terjadi gagal bayar pembeli hunian.
"Kalau nanti ada gagal bayar kan bisa di-buy back Sarana Jaya sehingga risiko minimal. Kami anggap ini hal mulia karena kami memberikan sarana berupa perumahan bagi masyarakat," kata Iskandar.
Paparan Sarana Jaya menyebutkan, saat ini pembangunan rumah DP 0 ada di Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur dengan rumah DP nol mencapai 1.260 unit, di antaranya 729 unit terjual, 51 unit dipasarkan dan 480 unit proses konstruksi.
Selain itu ada juga di Nuansa Cilangkap dengan DP nol mencapai 1.318 unit dengan dua menara masing-masing 868 unit proses konstruksi dan 450 unit proses perizinan.
Baca juga: Survei Kepuasan Rumah DP 0 Anies Baswedan Rendah, PSI: Realisasinya Jauh
