Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Reporter

image-gnews
Foto udara sejumlah umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Warga muslim setempat biasanya melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di samping kanan dan kiri Gereja Protestan Koinonia yang didirikan pada 1889 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Foto udara sejumlah umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Warga muslim setempat biasanya melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di samping kanan dan kiri Gereja Protestan Koinonia yang didirikan pada 1889 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Kerja Sama Hak Asasi Manusia Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Harniati mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik. Hal ini, kata dia, terlihat dari konflik antaragama yang sangat kecil dibanding negara lain di ASEAN dan Asia.

"Kalau kami lihat berita, memang ada yang perlu kami minimalisasi, tetapi secara keseluruhan kita yang paling toleran dalam keberagaman," kata Harniati saat dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 4 Mei 2024.

Harniati berada di Surabaya dalam rangka menghadiri acara "Hybrid Upgrading Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB): Pengembangan Program dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang Memperkokoh Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum" yang digelar Kemenkumham bersama Institut Leimena, Jumat, 3 Mei 2024.

Atas komitmen tersebut, lanjutnya, Indonesia mendapatkan apresiasi dari Dewan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas penegakan HAM di bidang hak sipil dan politik di Indonesia.

Prestasi tersebut, klaim dia, tidak terlepas dari upaya Ditjen HAM Kemenkumham yang menerapkan berbagai program, salah satunya Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Melalui program tersebut, kata dia, pemerintah dapat memastikan nilai P5 HAM, yaitu penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, terimplementasi dengan baik dan benar di Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan moderasi keberagaman agama di Indonesia menjadi modalitas dalam diplomasi kultural Indonesia di luar negeri.

"Moderasi keberagaman agama menjadi modalitas di Indonesia. Suatu masyarakat itu tidak mungkin bebas konflik, tetapi bagaimana kecepatan kami menyelesaikan konflik, bagaimana negara hadir, dan bagaimana masyarakat ikut terlibat," kata Siti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan nilai penting dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang begitu kuat.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak pernah ikut campur dalam hal keyakinan setiap warga negara, namun hanya bertindak secara administrasi dan dari sisi supremasi hukum.

"Misalnya, pemerintah tidak pernah mengatur bagaimana masyarakat Indonesia beribadah haji, tetapi hanya mengatur secara administrasi. Terkait bagaimana caranya, itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat," kata dia.

Siti mengatakan pemerintah di tengah-tengah masyarakat berfungsi sebagai penengah dan pencegah konflik keagamaan yang kemungkinan terjadi karena perbedaan yang ada.

"Pemerintah hadir pada saat terjadi ketegangan di dalam masyarakat, hadir dalam arti menengahi dengan rule of law yang memang sudah menjadi suatu kesepakatan lewat DPR, lewat undang-undang, dan lain sebagainya," ujarnya.

Atas sikap moderasi beragama yang telah diterapkan di Indonesia, Siti mengatakan berbagai pihak maupun negara memberikan apresiasi, salah satunya dari Dewan Komite HAM PBB.

Pilihan Editor: Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

3 hari lalu

Seorang pria bersepeda melintas di dekat Gereja Katolik Santo Petrus (kanan), Grha Layanan Kristen (tengah), dan Masjid At-Taqwa (kiri) di Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

Indonesia merupakan contoh negara yang berhasil meneguhkan persatuan nasional dengan toleransi dan keselarasan antar kelompok agama


Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

Retno Marsudi menilai dialog konstruktif itu penting untuk mengatasi berbagai konflik di seluruh dunia.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

5 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


Polres Mimika Tangkap Pelaku Utama Penyebab Pertikaian Dua Kelompok di Nduga

7 hari lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Polres Mimika Tangkap Pelaku Utama Penyebab Pertikaian Dua Kelompok di Nduga

Polres Mimika menangkap empat orang yang diduga menjadi pemicu konflik antarkelompok di Nduga, Papua Pegunungan


Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

7 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

Menurut YLBHI, tindakan penutupan masjid Ahmadiyah itu merupakan pelanggaran hak yang sudah dijamin konstitusi.


Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Masjid Sunan Giri di Gresik yang Berdiri Sejak Tahun 1500

9 hari lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Masjid Sunan Giri di Gresik yang Berdiri Sejak Tahun 1500

AHY berharap jangan ada konflik di kemudian hari setelah terbitnya sertifikat tanah tersebut.


Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya


Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

10 hari lalu

Ilustrasi rupiah. Pexels/Ahsanjaya
Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT memastikan petugas rutan Kupang yang melakukan pungli itu akan diturunkan pangkatnya.


Usut Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tim Pemeriksa Temukan Bukti Transfer Rp 34,5 juta ke Petugas

10 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Usut Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tim Pemeriksa Temukan Bukti Transfer Rp 34,5 juta ke Petugas

Tim Pemeriksa Pungli dari Kanwil Kemenkumham NTT menemukan ada bukti transfer Rp 34,5 juta dari warga binaan ke petugas Rutan Kupang.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

13 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

Pada perayaan HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran HAM.