Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Sekolah dan Madrasah  Islam Nusantara (HISMINU) mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah atau madrasah swasta sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.

"Kami mendukung tetap diberlakukannya Peraturan Bersama (PB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Agama RI, Nomor 5/VIII/PB/2014, 5/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/2014," kata Ketua Umum HISMINU KH Z. Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 16 September 2022.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi masalah penarikan guru aparatur sipil negara (ASN) dari sekolah dan madrasah swasta, yang sudah mengemuka cukup lama, namun belum ada penyelesaian yang mendasar dan tuntas masalah ini.

Arifin menjelaskan, peraturan bersama itu tentang penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.

Hal itu tercermin dari PB tiga menteri tersebut Pasal 1 “Pemerintah dapat menempatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat” dan Pasal 2 “Penempatan guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional”.

Selain itu, lanjutnya, penempatan ASN di sekolah/madrasah swasta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga ada celah dalam UU tersebut untuk menempatkan guru PNS di sekolah/madrasah swasta.

"Penarikan guru PNS khususnya dari madrasah swasta bisa berdampak pada masalah penempatannya di madrasah negeri, mengingat jumlah madrasah negeri hanya sekitar 5 persen dari total madrasah," katanya.

Guru sekolah swasta PPPK ditempatkan ke sekolah asal

Selain itu, pihaknya juga mendukung agar para guru sekolah/madrasah swasta yang diterima sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan kembali ke sekolah/madrasah swasta tempat asalnya mengajar.

Hal ini dikarenakan biasanya yang diterima menjadi PPPK adalah guru potensial dan berpengalaman, sehingga bisa berdampak pada menurunnya mutu pendidikan sekolah/swasta.

Terakhir, pihaknya juga mengusulkan tetap adanya tunjangan profesi guru (TPG) karena didukung regulasi yang kuat, yakni undang-undang.

"Guru itu adalah profesi khusus yang sangat spesifik sehingga selayaknya tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja yang diatur UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selama ini, profesi guru dan dosen diatur dalam UU yang berbeda dengan tenaga kerja lain, yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen," katanya.

Arifin mengakui, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, saat beraudiensi bersama pengurus HISMINU lainnya yakni Siti Ma'rifah dan Wakil Bendahara HISMINU Ali Rahmat di kantor Menpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

HISMINU adalah tempat berhimpunnya sekolah dan madrasah yang mengembangkan Islam wasathiyah, yang saat ini menghimpun sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Baca juga: 10 Sekolah Swasta Terbaik di Bekasi Versi LTMPT 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

1 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


7 Film Korea Tentang Sekolah, Ada Film On Your Wedding Day

1 hari lalu

7 Film Korea Tentang Sekolah, Ada Film On Your Wedding Day

Film Korea tentang sekolah menawarkan cerita yang menarik sekaligus ironi bagi dunia pendidikan. apa saja film korea tentang sekolah seru? Yuk, simak!


Kapan Awal Mula Kalender Jawa Digunakan?

1 hari lalu

Kapan Awal Mula Kalender Jawa Digunakan?

Orang Jawa mengenal kalender Jawa untuk menandai berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Berikut adalah sejarah penanggalan Jawa.


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

3 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

3 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


13 Rukun Salat dalam Islam: Ketahui Syarat Wajib dan Syarat Sah

4 hari lalu

13 Rukun Salat dalam Islam: Ketahui Syarat Wajib dan Syarat Sah

Dalam Islam, terdapat 13 rukun salat yang wajib dipenuhi oleh umat muslim. Simak penjelasan beserta syarat wajib dan syarat sah salat.


Kemenko PMK-DEFGHI Dorong Pemanfaatan Aplikasi Ruang Digital Keluarga di Sekolah

6 hari lalu

Kemenko PMK-DEFGHI Dorong Pemanfaatan Aplikasi Ruang Digital Keluarga di Sekolah

Peluncuran aplikasi Ruang Digital Keluarga dalam rangka meningkatkan keadaban digital di keluarga.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

6 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

8 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


100 Siswa SMA dan SMK di Tangerang Dilantik Jadi Anggota PKS

8 hari lalu

100 Siswa SMA dan SMK di Tangerang Dilantik Jadi Anggota PKS

Satlantas Polres Metro Tangerang Kota melantik 100 pelajar tingkat SMA dan SMK yang menjadi anggota Patroli Keamanan Sekolah atau PKS.