10 Vila di Puncak Bogor Bakal Dibongkar, Langgar Garis Sempadan Sungai Ciliwung

Sebanyak 14 bangunan dan vila milik Yulius P di Blok Cisadon, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, dibongkar patugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 24 April 2018. Tempo/M Sidik Permana

TEMPO.CO, Jakarta - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menertibkan bangunan vila yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung Cisadane. Sebab, bangunan-bangunan itu terindikasi menjadi penyebab bencana alam seperti banjir dan longsor karena hilangnya resapan air dan menghambat alur air sungai.

“Sesuai dengan arahan pak Plt Bupati yang menerima audensi BBWSCC dan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN kemarin, dalam waktu dekat ini kami akan membongkar setidaknya ada 10 bangunan vila yang melanggar GSS. Itu pun sudah kami kasih surat peringatan tiga kali,” kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, Wawan Darmawan di Cibinong. Rabu, 12 oktober 2022.

Wawan mengatakan pembongkaran bangunan dan vila yang melanggar aturan GSS itu merupakan atensi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen PUPR serta hasil limpahan pelanggaran dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. 10 bangunan yang melanggar GSS itu berada di wilayah Cisarua dan Megamendung, setelah pembongkaran akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai penghijauan dan hutan resapan agar tidak tumpah langsung ke Ciliwung.

"Kami minta lahan (pasca-dibongkar) dialihfungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau. Lalu, dibangun turap di tepi sungainya. Pemkab Bogor juga akan memasang plang imbauan dan larangan membangun di GSS Ciliwung," kata Wawan menjelaskan.

Baca: Kawasan Puncak Bogor Dilanda Banjir, Air Mulai Surut

Pelaksana Tugas Bupati Bogor, Iwan Setiawan pada Senin 10 Oktober 2022 menerima audiensi Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN dan Kepala BBWSCC Kementerian PUPR di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong. Pertemuan membahas  indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di GSS bagian hulu Ciliwung pada Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Dalam audensi itu, Iwan Setiawan menyebut hasil kajian dari BBWSCC meminta kementerian terkait dan Pemkab Bogor untuk menertibkan bangunan–bangunan yang terindikasi melanggar GSS  atau yang dekat dengan sempadan Sungai Ciliwung. Mereka  meminta kolaborasi antara Pemkab Bogor, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN dan BBWSCC Kementerian PUPR untuk penanganan masalah ini.

"Kalau memang ada bangunan yang melanggar aturan, kalau harus dibongkar ya bongkar. Yang penting semangatnya harus sama mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Ada dukungan dari pusat, baik dukungan moril, maupun dukungan anggaran. Hal itu, demi mengurangi risiko bencana banjir, longsor, mengembalikan fungsi lahan dan memperbaiki serapan air di Kawasan Puncak,” kata Iwan Setiawan.

Baca juga: Sapi Kurban Didandani dan Diarak, Tradisi Unik Warga Puncak Bogor

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Anak Buah Heru Budi Hartono: Penanganan Banjir Jakarta Fokus pada DAS Ciliwung

7 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Hartono: Penanganan Banjir Jakarta Fokus pada DAS Ciliwung

Pembangunan DAS Ciliwung ini memberikan manfaat dalam menangani banjir Jakarta.


Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

12 hari lalu

Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

Polsek Cibinong mengimbau orang tua segera melapor ke polisi jika melihat penculikan anak


Rumah Kebakaran, Kakak Beradik Disabilitas di Bogor Tewas

13 hari lalu

Rumah Kebakaran, Kakak Beradik Disabilitas di Bogor Tewas

Dua kakak beradik tewas terperangkap dalam rumah kebakaran di Pabuaran, Kabupaten Bogor, pada Kamis pagi.


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

13 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

13 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

13 hari lalu

Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat aktif terlibat dalam upaya mewujudkan reforma agraria.


Kabupaten Bogor dan Bandung Barat dalam Status KLB Campak di Jawa Barat

14 hari lalu

Kabupaten Bogor dan Bandung Barat dalam Status KLB Campak di Jawa Barat

Dua kabupaten di Jawa Barat dinyatakan berstatus KLB Campak. Kemungkinan kasus campak juga terdapat di daerah lain.


Heru Budi: Sodetan Ciliwung Bisa Kurangi Banjir Jakarta 10 Persen

15 hari lalu

Heru Budi: Sodetan Ciliwung Bisa Kurangi Banjir Jakarta 10 Persen

Proyek sodetan Ciliwung sempat mandek di era Gubernur Anies Baswedan dan kembali dilanjutkan di masa pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi Hartono


Libur Imlek, Masjid Attawun di Puncak Penuh Wisatawan

16 hari lalu

Libur Imlek, Masjid Attawun di Puncak Penuh Wisatawan

Pada hari akhir libur Imlek ini sejumlah kendaraan terlihat memadati jalur Puncak arah turun atau kembali menuju Tol Jagorawi.


One Way dari Puncak ke Arah Jakarta Siang Ini, Arus Balik Liburan Imlek

16 hari lalu

One Way dari Puncak ke Arah Jakarta Siang Ini, Arus Balik Liburan Imlek

Sistem satu arah atau one way ke Jakarta dari Puncak akan dihentikan jika kondisi lalu lintas di kawasan itu kondusif.