Dema UIN Jakarta Bantah Terlibat Sosialisasi RKUHP dengan Wamenkumham

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Muhammad Abid Al Akbar bantah terlibat dalam sosialisasi RKUHP. Abid menyatakan tidak menandatangani undangan maupun menjadi pelaksana sosialisasi RKUHP dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu.

Bantahan itu disampaikan Abid merespons beredarnya surat undangan kepada Wamenkumham Eddy Hiariej perihal agenda sosialisasi RKUHP bersama mahasiswa. Di surat tersebut, tercantum beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terlibat dengan ketua pelaksana, Muhammad Abid Al Akbar.

"Surat yang beredar murni di luar kehendak Dema UIN Jakarta, terlebih membawa nama kampus lain untuk kepentingan agenda. Ini penyalahgunaan tanda tangan dan cap Dema UIN" ujar Abid.

Melalui akun Instagram @demauinjkt_official, organisasi kemahasiswaan itu menyatakan sikap perihal Sosialisasi RKUHP dengan Wamenkumham, yaitu: 

1. Surat yang beredar bukan atas kehendak Dema UIN Jakarta, terlebih sebagai ketua pelaksana.
2. Dema UIN Jakarta tidak terlibat segala bentuk agenda yang akan diselenggarakan.
3. Dema UIN Jakarta tidak pernah membawa nama kampus lain untuk kepentingan agenda.
4. Menuntut kepada pihak yang menyalahgunakan nama Dema UIN Jakarta dengan klasifikasi dan siap untuk menjalani proses hukum.
5. Dema UIN Jakarta secara tegas menolak pengesahan RKUHP bermasalah.

Abid juga menuntut kepada pihak yang menyalahgunakan tanda tangan dan cap Dema UIN Jakarta tersebut agar segera klarifikasi dan mengikuti proses jalur hukum. 

"Hal ini tentu mencoreng nama Dema UIN Jakarta sebagai lembaga yang menolak dengan tegas RKUHP. Maka dari itu akan segera kami tindak lanjuti," ujarnya.

Baca juga: Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah






Dari Donasi Publik, STF UIN Jakarta Salurkan Beasiswa untuk Mahasiswa

1 hari lalu

Dari Donasi Publik, STF UIN Jakarta Salurkan Beasiswa untuk Mahasiswa

Puluhan mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas UIN Jakarta mendapat bantuan beasiswa dari lembaga sosial kemanusiaan STF UIN Jakarta.


Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

16 hari lalu

Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Silmy Karim harus segera mengikuti pendidikan teknis keimigrasian agar keputusan yang ia buat menjadi sah sesuai UU.


5 Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa UIN Jakarta 2023

25 hari lalu

5 Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa UIN Jakarta 2023

UIN Jakarta menyiapkan lima jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun penerimaan 2023. Simak di sini penjelasannya.


Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

37 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

37 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

46 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

47 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.


Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

49 hari lalu

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

Rilis Aliansi BEM Se-Unpad, saat kericuhan demo tolak pengesahan RKUHP itu, satu pelajar dibopong setelah dada dan kaki tertembak peluru karet polisi.


Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

49 hari lalu

Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

Dhahana Putra meyakinkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan undang-undang lain


Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

49 hari lalu

Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Sebelum RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, usulan pembentukan RKUHP telah didengungkan sejak 1963 atau lebih dari setengah abad silam.