Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Reporter

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Kasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima provinsi dengan pendapatan terendah di akhir tahun ini. Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 2 Desember 2022 menunjukkan, DKI Jakarta masuk dalam urutan lima besar tersebut. 

Dilansir dari situs resmi Kemendagri, lima provinsi dengan pendapatan terendah antara lain Sulawesi Utara (66,83 persen), Kalimantan Selatan (70,45 persen), Papua (70,66 persen), Maluku Utara (72,54 persen), dan Jakarta (75,56 persen). 

Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi APBD menjelang tutup tahun anggaran 2022. "Langkah tersebut perlu dilakukan Pemda (pemerintah daerah), terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi," kata dia dikutip dari laman Kemendagri Kamis, 8 Desember 2022. 

Tito menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin rapat koordinasi soal pengendalian inflasi pada Senin, 5 Desember 2022. Rapat ini dihadiri para kepala daerah secara daring, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Total APBD DKI 2022 mencapai Rp 82,47 triliun dengan asumsi jumlah pendapatan Rp 77,44 triliun. Kemudian jumlah belanja diperkirakan menyentuh Rp 75,75 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 5,02 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 6,71 trilun. 

Tito Karnavian membeberkan lima pemerintah daerah dengan pendapatan tertinggi adalah Kalimantan Timur (105,98 persen), Kepulauan Bangka Belitung (98,75 persen), Kepulauan Riau (98,73 persen), Sulawesi Tengah (97,77 persen), dan Jawa Timur (96,67 persen). 

Mantan Kapolri ini mengapresiasi pemerintah daerah yang pendapatannya sudah di atas 85 persen. Bagi Pemda dengan penghasilan rendah diminta agar meningkatkan kinerja. 

Tak hanya itu, Tito juga menyoroti realisasi belanja tidak terduga (BTT) yang penyerapannya masih jauh dari total alokasi. Padahal, BTT adalah salah satu instrumen pengendalian inflasi. 

Kemendagri mencatat total BTT di provinsi dan kabupaten atau kota mencapai Rp 22 triliun. Akan tetapi, dari jumlah itu, baru terealisasi Rp 7,7 triliun. 

"Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp 14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah," ucap dia. 

Dia tak merincikan apakah Jakarta masuk dalam provinsi dengan realisasi BTT rendah. Alokasi BTT dalam APBD DKI 2022 sebesar Rp 3,14 trilun. 

Baca juga: Anies Baswedan Teken Perda dan Pergub APBD 2022 Senilai Rp 82,47 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

2 jam lalu

Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

Pj Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik 9 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Periode 2022-2027.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

10 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

1 hari lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

1 hari lalu

Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Dinas Bina Marga DKI akan membuka 10 jalan tembus tahun ini untuk mengatasi kemacetan. Alokasikan anggaran Rp 200 miliar.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

2 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persekongkolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

3 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

3 hari lalu

Polda Metro Tetapkan Tersangka Mahasiswa UI yang Meninggal, Azas: Belajarlah dari Kasus Tabrakan Cianjur

Penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia atau mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, menuai banyak protes.


Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

3 hari lalu

Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Seharusnya tidak ada kemiskinan ekstrem di Jakarta, bantuan sudah banyak.