TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta akan mengevaluasi pemanfaatan Jakarta Wifi atau Jakwifi yang dibangun di pemerintahan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto menyebut, pihaknya akan mengajukan tambahan anggaran operasional Jakwifi jika pengguna internet gratis itu meningkat.
"Kalau (pengguna) tinggi, kami akan sampaikan di APBD Perubahan, tapi selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Raides berujar evaluasi akan dilakukan pertengahan tahun ini. Menurut dia, pelayanan Jakwifi tidak dihentikan. Hanya saja, memang ada pengurangan titik akses akibat anggaran Jakwifi dipangkas.
Dinas Kominfotik DKI sebelumnya mengusulkan anggaran Rp 174 miliar untuk Jakwifi di 3.500 titik. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023.
Akan tetapi, DPRD DKI menyetujui anggaran Rp 56 miliar yang hanya cukup untuk mengoperasikan Jakwifi di 1.263 titik.
Baca juga: DKI Pastikan Internet Gratis Jakwifi yang Dibangun Era Anies Baswedan Tidak Dicabut
Untuk saat ini, lanjut Raides, pihaknya akan melanjutkan program tersebut sesuai anggaran yang tersedia. "Tidak ada internet yang mati di masyarakat, berkurang iya kuantitas titiknya," jelas dia.
Dinas Kominfotik DKI mencatat ada 1.867 titik Jakwifi yang frekuensi penggunaannya rendah. Informasi ini mengacu pada data analisis, pemantauan, dan survei.
Raides berharap evaluasi program Jakwifi akan mendorong layanan internet gratis ini semakin efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, operasional Jakwifi dapat mendukung produktivitas kegiatan masyarakat.
Baca juga: Pemprov DKI Pangkas Jumlah Titik Jakwifi Lebih dari Separu
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
