TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) atau bekerja dari kantor (WFO) kepada pemberi kerja dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.
"Masing-masing kebijakan WFH, silakan saja," kata Heru di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023.
Pemprov DKI Jakarta tidak membuat aturan khusus tentang kebijakan WFH dan WFO di Ibu Kota, apalagi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut pemerintah pusat.
Heru mengatakan Pemprov DKI hanya sebatas memberikan imbauan WFH berdasarkan perkembangan cuaca dari BMKG.
Beberapa pelaku usaha di Jakarta, kata Heru, di antaranya di kawasan Jalan Kapten Tendean dan Warung Buncit di Jakarta Selatan, sudah punya kebijakan sendiri soal WFH atau WFO setelah terdampak cuaca ekstrem.
Baca juga: Heru Budi Hartono Imbau Karyawan Swasta Bisa WFH Saat Cuaca Ekstrem
"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di Kapten Tendean, Buncit kantor sekitar sana, silakan saja ambil kebijakan masing-masing," ujar Heru.
Pada Desember lalu, Heru pernah mengeluarkan imbauan soal WFH untuk mencegah kemacetan panjang saat banjir akibat cuaca ekstrem. Heru menyerahkan kebijakan work from home saat cuaca ekstrem kepada masing-masing perusahaan swasta. Kebijakan WFH juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“ASN yang untuk pelayanan langsung, tentu tidak bisa, tetapi yang tidak langsung mungkin masing-masing SKPD yang memikirkan. Namun, sejauh itu masih landai, ya silakan tetap masuk,” kata Heru Budi saat ditemui di depan Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022.
Heru mengatakan bahwa kebijakan WFH dilakukan untuk mengindari kerugian akibat potensi cuaca buruk yang diprediksi mengancam wilayah Jabodetabek pada 28 Desember 2022.
BMKG memperkirakan puncak musim hujan di Jakarta terjadi pada Januari-Februari 2023.
BMKG juga menginformasikan potensi rob di pesisir utara Jakarta pada 3-10 Januari 2023. Rob ini berpotensi terjadi karena fenomena bulan purnama pada 6 Januari 2023 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak banjir pesisir atau rob karena pasang maksimum air laut.
Sebelumnya, petisi untuk kembali WFH karena kemacetan dan polusi di Jakarta telah mendapatkan 18 ribu tanda tangan dari warganet hingga Kamis siang. Petisi agar mengkaji kebijakan WFO 100 persen itu diajukan seorang warganet di laman change.org sejak 2 bulan lalu.
Baca juga: Ramai Petisi Kembalikan WFH, Heru Budi Hartono: Nanti Kita Pikirkan
