TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah provinsi sudah menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Jakarta.
Hal ini disampaikan Heru Budi Hartono saat menghadiri acara Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu, 4 Februari 2023.
Salah satu program tersebut adalah dengan memberikan bantuan atau layanan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan adanya program tersebut, sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Baca juga: DKI Punya Anggaran Rp 10,22 T untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Ketahanan Pangan
Hanya saja, menurut Heru Budi, pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, satu di antaranya adalah adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota. Untuk itu, Heru Budi meminta Camat dan Lurah bersama dengan RT dan RW membantu penanganan pendatang baru tersebut.
“Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," kata Heru Budi dikutip Tempo dari keterangan tertulis, Sabtu, 4 Februari 2023.
Heru Budi meminta seluruh pihak dapat bersinergi, termasuk antarpengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di DKI Jakarta.
"Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting berada di bawah 14 persen pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," ucap dia.
Selanjutnya: Kemiskinan ekstrem di Jakarta harusnya sudah tidak ada
