TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kebakaran hebat pernah melanda Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara pada 2009, sehingga insiden nahas ini harusnya menjadi pelajaran dan evaluasi untuk lebih memperhatikan kembali buffer zone.
Menurutnya, depo seharusnya berada di kawasan yang aman, jauh dari permukiman penduduk. “Dan, tingkatkan safety system-nya,” kata Prasetyo yang dikutip Tempo dari unggahan Instagram miliknya, @prasetyoedimarsudi, Ahad, 5 Maret 2023.
Pras meyakini bahwa semua pihak telah menyoroti, memikirkan, dan memberikan solusi-solusi terbaik, serta memperbaiki kekurangan untuk mencegah musibah serupa kembali terulang.
“Evakuasi korban dan penanganan warga terdampak telah dilakukan, bersama kita gotong royong untuk memastikan semua kebutuhan saudara-saudara kita terpenuhi,” ujarnya.
Selain itu, Politikus PDI Perjuangan itu turut menyampaikan duka cita dan mengajak masyarakat mendoakan para korban musibah kebakaran.
“Bagi yang meninggal dunia semoga husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan kekuatan kesabaran serta keikhlasan," kata dia.
Dia berdoa semoga korban terdampak yang masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit segera diberikan kesembuhan.
Baca juga: Kecam Anies Baswedan Berikan IMB di Plumpang, PSI: Ahok Tegas, Ajak Warga Pindah
PDIP sebut Anies Baswedan bertanggung jawab
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu, 3 Maret 2023.
Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina. "Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan. "Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang."
Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021.
"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun," kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
“Fokus kami saat ini penanganan warga,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu.
Pilihan Editor: Warganet Sorot IMB Anies dan KTP Jokowi Terkait Warga Tanah Merah
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
