TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejumlah lembaga nirlaba yang pemerintah Belanda kumpulkan, yakni Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Kalimantan Timur, World Wildlife Fund (WWF), dan Pokja Pesisir. Pertemuan digelar di sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat, 26 April 2024 pukul 20.00 hingga 22.00.
Ada sekitar sembilan orang perwakilan Pemerintah Belanda hadir dalam acara santap malam itu. Mereka antara lain Deputi Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Natasja van der Geest, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Michiel Sweers, Kepala Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Adrian Paalm
Wakil Duta Besar, Kepala Bagian Ekonomi, dan Kepala Asia Selatan dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Annemarie van der Heijden. Adapun perwakilan Otorita IKN tak hadir dalam acara itu.
Teresia Jari, pegiat yang mewakili JATAM Kaltim dalam acara itu, menceritakan isi pertemuan itu melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 5 Mei 2024. Menurut dia, pemerintah Belanda ingin melihat pembangunan IKN melalui kacamata para pegiat LSM itu. “Mereka mau melihat seperti apa potret pembangunan IKN berdasarkan pengamatan JATAM, AMAN, WWF dan Pokja Pesisir,” kata dia.
Tak hanya itu, Tere mengatakan pemerintah Belanda mengadakan pertemuan itu untuk mendapatkan masukan bagi kerja sama antara Deltares, lembaga riset asal Belanda di bidang pengelolaan air dan lingkungan, dengan pemerintah Indonesia dalam membangun Kota Spons (Sponge City) di IKN.
Pemerintah Belanda, kata Tere, ingin mengetahui bagaimana pembangunan suplai air di IKN agar tidak merusak lingkungan.
Meski begitu, Tere menyampaikan dalam pertemuan itu, pembangunan seperti apa pun bentuknya tetap akan menimbulkan penggusuran dan perampasan ruang hidup di masyarakat. Itu tecermin dari kondisi hari ini yang dialami warga di kawasan IKN. “Kebijakan investasi yang dilakukan Belanda itu pasti akan mengorbankan masyarakat,” ujar dia.
Tere mengatakan pertemuan berjalan dengan santai. Bahkan, dia mengaku tak mendapatkan undangan resmi untuk menghadiri acara itu. Lembaganya hanya dihubungi secara personal melalui aplikasi perpesanan oleh pemerintah Belanda. Di sana, baru Tere dan para perwakilan LSM bertukar kartu nama dengan para perwakilan pemerintah Kerajaan Belanda.
Selain Tere, para perwakilan LSM yang hadir taitu Ali Imron dari WWF, Saiduani Nyuk dari AMAN Kaltim, dan Mapaselle dari Pokja Pesisir.
Belanda jajaki peluang kerja sama di IKN
Belanda menjajaki peluang bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Kunjungan kami ke IKN menjadi bekal untuk melihat, apakah para pakar Belanda dapat membantu pembangunan IKN," kata Wakil Menteri Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Balikpapan, Rabu.
Sweers mengatakan sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan secara langsung atau lewat organisasi dunia kepada Indonesia, termasuk terkait IKN.
"Secara umum, kami melihat banyak ketertarikan dari perusahaan-perusahaan Belanda untuk bekerja bersama di Indonesia," katanya.
Belanda, lanjutnya, telah memiliki pakar dan pengetahuan pada sektor manajemen pengelolaan air, agrikultur dan pengolahan pangan, dan energi terbarukan yang dapat diterapkan di IKN.
Namun, Sweers menyerahkan keputusan terkait kerja sama ataupun investasi di IKN kepada pihak swasta Belanda dan lembaga penelitian.
"Sebagai pemerintah, kami telah memberikan asistensi dan dukungan, secara khusus dalam promosi perilaku bisnis yang bertanggung jawab," ujarnya.
ANTARA
Pilihan Editor: Dugaan Bendesa Adat Memeras Pengusaha Rp 100 Miliar, Kejati Bali Akan Periksa 10 Saksi dalam Sepekan
