ITDP: Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor bukan solusi
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengkritisi langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengubah trotoar menjadi jalan di Simpang Santa, Jakarta Selatan.
Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate ITDP Deliani Poetriayu Siregar mengatakan permasalahan kepadatan kendaraan bermotor di kawasan Kebayoran Baru bukan karena kekurangan ruang. "Tapi jumlah penggunaan kendaraan yang terus meningkat,” kata Deliani dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Dia mengatakan, penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. “Penambahan jalan justru semakin mengundang kendaraan bermotor pribadi untuk menggunakan jalan dan bagian dari siklus ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di kota.”
Dampaknya adalah menurunkan kualitas layanan Transjakarta. Selain itu, dampak tidak terlihat dari ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dibebankan kepada masyarakat, utamanya masyarakat rentan. Setidaknya 58,1 persen penyakit di Indonesia disebabkan oleh polusi udara dan 30 persen korban kecelakaan di jalan adalah pejalan kaki.
Deliani mengatakan, kemubaziran anggaran atas penghancuran trotoar yang menjadi fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda ini bukannya tidak berimplikasi perbuatan melawan hukum. Puluhan miliar dialokasikan tapi kemudian dihancurkan hanya dalam satu malam.
Kemubaziran pengelolaan anggaran ini merupakan pidana penghilangan aset negara yang harus diusut tuntas, apalagi aset ini belum berumur lima tahun.
Dalih mengendalikan kemacetan, kata Deliani, adalah mengada-ada. Mengingat, di kawasan Simpang Santa, (Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo-Jalan Wijaya) Jakarta Selatan, sudah tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan.
Kemacetan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor harus diabaikan lantaran sudah ada solusinya berupa mass public transport, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut.
“Kemacetan adalah disreward atau punishment bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi, jadi biarkan saja,” ucapnya.
Deliani mengatakan ITDP akan melakukan upaya hukum apabila keberadaan trotoar dan jalur sepeda tidak dikembalikan sebagaimana sebelumnya.
