Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri
William juga menyebut bahwa seorang Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri. Apalagi agenda yang bertentangan dengan kebijakan Presiden.
“Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden,” kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu.
Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, William menganggap, Heru Budi sudah melakukan apa yang menjadi fokus pemerintah pusat. Menurut dia, proses penanganan banjir Jakarta akan mangkrak jika gubernur memiliki konsep yang bertentangan dengan presiden.
“Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan presidennya, masalah apapun cepat selesai,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta itu. “Indonesia adalah negara kesatuan, presiden adalah pimpinan dari seluruh gubernur.”
William melanjutkan konstitusi mengamanahkan presiden adalah kepala pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengoordinasikan jalannya pemerintah daerah. Dalam mengurus Jakarta, tambah dia, pemerintah daerah harus jalan bersama presiden.
Sebab, kompleksnya masalah Jakarta berhubungan dengan daerah penyangga, seperti Bogor. Misalnya dalam konteks pengendalian banjir, penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Karena itulah, lanjut William, Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya presiden untuk mengatur kebijakan antarprovinsi nantinya,” kata William.
LANI DIANA WIJAYA | MUTIA YUANTISYA
Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Minta Dinas Bina Marga Tertibkan Kabel Optik, Sekda: Kami Terus Perbaiki