TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Viral unggahan di media sosial mengungkap kondisi SMPN 12 Tangerang Selatan yang ruang-ruang kelasnya bisa terisi sampai 50 bahkan 70 siswa pasca-PPDB. Disebut telah menjadi rahasia umum, sebagian siswa akhirnya diminta membawa meja tulis lipat dari rumah karena tak kebagian meja di sekolah.
Sekolah sempat memberi klarifikasi dengan menyebut adanya dua ruang kelas yang terpaksa tak digunakan karena alasan rusak mulai tahun ini. Kepada TEMPO, pada Selasa 8 Agustus 2023, kedua ruang kelas itu ditunjukkan ada di lantai atas namun dikunci rapat.
Tapi belakangan diakui adanya jalur-jalur di PPDB yang membuat sekolah itu begitu padat--di luar kendali. Ini yang membuat SMPN 12 memiliki sekitar 500 peserta didik baru usai PPDB yang baru lalu. Padahal, dari sekitar 900 yang mendaftar, hanya 320 yang dinyatakan diterima lewat jalur resmi.
"Kami overload lah," kata juru bicara SMPN 12 Imas Mahdalena. Dia menambahkan, "Kami menolak (titipan), tapi tidak tahu pada masuk. Seharusnya tidak diterima. (Tapi) Kami hanya bawahan."
Imas mengaku telah bertanya kepada para orang tua siswa perihal jalur yang ditempuh hingga berhak duduk di bangku sekolah ini. "Saya tidak tahu jalurnya dari mana, tapi ketika mereka saya tanya, 'lewat jalur mana, afirmasi bukan?' Mereka jawab, 'kami jalur tol, gaib'," ujarnya.
Itu sebabnya, Imas menambahkan, sempat terdapat 4 rombongan belajar terdiri dari 70 siswa bahkan lebih. Hal tersebut sempat membuat sekolah kuwalahan. "Tapi sekarang ini sudah terurai tidak sampai 72, dengan menerapkan pagi dan siang," kata dia.
Sekolah Mengaku Sudah Menolak Titipan
Imas mengaku tidak sedikit orang yang meminta sekolah untuk bisa menerima siswa didik baru di sekolah ini dengan jalur tidak biasa. Kepada TEMPO, dia sempat menunjukan salah satu percakapan dengan seseorang yang meminta dirinya untuk bisa memasukkan peserta didik baru di sekolah ini.
SMPN 12 Kota Tangerang Selatan, di Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa 8 Agustus 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Permintaan dibarengi dengan penawaran sejumlah uang 6 hingga 7 juta rupiah. Permintaan ditolak disertai pemahaman soal jalur dan aturan yang berlaku.
Menurut Imas, banyak permintaan semacam itu saat PPDB sudah resmi ditutup. "Banyak banget yang datang ke sini pagi-siang-malam. Kami kan dianggapnya menerima terus terusan jadi membeludak. Itupun yang ditolak oleh kami sebenarnya," ujarnya.
Diadukan ke Menteri Nadiem Makarim
Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial tentang aduan dan keluhan dari seorang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendapati anak muridnya harus berjejalan dalam rombongan belajar di sebuah SMP Negeri di Tangerang Selatan . Dia berkeluh kesah soal pelaksanaan PPDB yang disebutnya sudah menjadi rahasia publik, banyak diwarnai manipulasi, jatah, dan permainan uang.
Lewat akun twitter @ocehan_zea, guru ini mencurahkan problem PPDB di Tangerang Selatan tersebut kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dia antara lain menanyakan ihwal penerimaan sekolah berbasis online tersebut. Selama dua tahun belakangan menjadi wali kelas 6 di sekolahnya, guru itu mengungkap proses PPDB yang didapatinya, "membuat sedih dan sakit hati."
Ada tiga hal yang menjadi keprihatinannya. Pertama, sejumlah kejanggalan dalam hal rekapitulasi nilai calon peserta didik baru di sekolah-sekolah. Kedua, beberapa oknum di jalur zonasi memainkan titik rumah, karena pendaftaran memasukkan titik sendiri. Lalu, berlaku jatah atau jalur-jalur penerimaan tak resmi, seperti RT dan RW, lurah, camat, DPRD dan Satpol PP.
Pilihan Editor: Pagi Ini Cuaca Jakarta Cerah tapi Kualitas Udara Terburuk di Dunia
