Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Udara Jakarta Buruk, Politikus PDIP Minta Kendaraan Bermotor Dibatasi, Pajak dan Tarif Parkir Dinaikkan

image-gnews
Pemandangan Tugu Monas yang diselimuti polusi udara pada Selasa, 25 Juli 2023 .Berdasarkan data IQAir pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemandangan Tugu Monas yang diselimuti polusi udara pada Selasa, 25 Juli 2023 .Berdasarkan data IQAir pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi Perekonomian DPRD DKI Golbert Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta membatasi jumlah kendaraan bermotor. Hal ini untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang terburuk di dunia.

“Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara,” kata Gilbert melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023. 

Menurut politikus PDIP ini, polusi dan kualitas udara Jakarta yang buruk bisa menguras APBN untuk membiayai pengobatan pasien yang mengalami gangguan pernapasan dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

Pengurangan jumlah kendaraan menurut Gilbert bisa dilakukan dengan melarang parkir di pinggir jalan, menaikkan tarif parkir, mengurangi lahan parkir, menaikkan tarif tol pada jam berangkat dan pulang kantor dan lainnya. “Tarif pajak kendaraan roda 2 perlu lebih tinggi,” ucapnya. 

Sedangkan, untuk solusi transportasi publik menurutnya dilakukan dengan penambahan armada, perluasan trayek atau lajur bus, uji emisi yang ketat dan mempercepat pembangunan kereta cepat LRT serta MRT. Selain itu, praktik galian di jalan harus dihentikan. “Sosialisasi akan dampak polusi dan kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah mengatasinya perlu digalakkan,” ucap dia.

Dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pengendalian kualitas udara, kata Gilbert, para pejabat di Jakarta perlu berani dan konsisten.

Sebelumnya, Jakarta yang dinyatakan sebagai kota besar paling berpolusi, pada Selasa 8 Agustus 2023. Peringkat dirilis IQAir dengan indeks kualitas udara Jakarta terukur mencapai 164 secara akumulatif. Konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 mencapai 16,5 kali lebih tinggi daripada standar rekomendasi WHO. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi hal tersebut, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Menurut dia butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) juga warga-warganya.

“Soal industri-industri, sudah bergeser keluar kota Jakarta, tapi masih ada yang mengakibatkan pencemaran udara. Itu dari kendaraan roda dua dan roda empat, kata Heru Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa, 8 Agustus 2023.

Heru memaparkan data 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor roda empat yang masuk ke Jakarta meningkat. “Dari 4 juta menjadi 6 juta (unit),” ucap dia.

Begitu juga kendaraan roda dua yang sebelumnya 14 juta unit menjadi 16 juta unit. “Jadi memang beban berat, tapi tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.

Pilihan Editor: Pimpinan DPRD DKI Pertanyakan SOP Body Checking di Miss Universe Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

14 jam lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi saling balas respons. Apa duduk perkaranya?


Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

16 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menyapa masyarakat, Selasa, 25 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

Empat ribu guru honorer di DKI Jakarta, diangkat menjadi guru tanpa sepengetahuan Disdik. Heru Budi tak beri sanksi.


Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

1 hari lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

Anies Baswedan berkomentar soal pernyataan Heru soal menjadi kambing hitam.


Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

Disdik DKI Jakarta akan membuka pendaftaran jalur kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024. Guru honorer diminta mendaftar.


Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

Anies menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong Pj Gubernur Heru Budi.


Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

2 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini.


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

4 hari lalu

Sampah terlihat memenuhi aliran kali Cilliwung di pinggiran pemukiman Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2024. Meskipun telah dibersihkan oleh petugas terkait, kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan sungai tersebut tidak pernah bersih dan dipenuhi tumpukan sampah limbah rumah tangga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

Greenpeace menilai rencana pemerintah menggunakan satu pulau di Kepulauan Seribu, untuk menampung sampah berpotensi mencemari laut.