Latar belakangnya sebagai aktivis buruh melalui elemen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dianggap mampu memimpin badan nondepartemen yang menangani penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Ia terus menjabat posisi ini sampai dicopot pada 2014, dan digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.
Pencopotan ini, kabarnya ditengarai oleh masalah politik. Jumhur saat itu dikabarkan tengah dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang saat itu berperan sebagai oposisi dan kerap berseberangan dengan pemerintahan SBY.
Pada Maret 2014, Jumhur memang sempat menemui pejabat teras PDIP, yakni Sidarto Danusubroto, dan Ahmad Basarah.
Namun kabar ini sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, saat itu. Dia membantah pencopotan Jumhur lantaran masalah politik. Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke PDIP.
"Tidak, bukan karena pemilu juga," katanya saat ditanyai wartawan usai melantik Kepala BNP2TKI di kantornya, Rabu, 18 Maret 2014.
Masih dalam catatan Tempo, Jumhur pernah mendeklarasikan ormas bernama Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada 2014.
Namun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jumhur memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.
ADVIST KHOIRUNIKMAH | FIKRI ARIGI
PILIHAN EDITOR: Jumhur Hidayat: Polisi Blokir Jalan Menuju Sudirman-Thamrin, Banyak Massa Buruh Tak Bisa Sampai Patung Kuda
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
