Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top 3 Metro: Jokowi Sebut Kaesang Tidak Maju di Depok Jadi Sinyal, WFH Dianggap Bukan Solusi Polusi Udara Jakarta

image-gnews
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menuntun putra bungsunya, Kaesang Pangarep saat prosesi siraman menjelang pernikahan, di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Desember 2022. Dok: Tim Media Pernikahan Kaesang-Erina
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menuntun putra bungsunya, Kaesang Pangarep saat prosesi siraman menjelang pernikahan, di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Desember 2022. Dok: Tim Media Pernikahan Kaesang-Erina
Iklan
 

2.  Ide WFH Jokowi dan Heru untuk Tekan Polusi Jakarta Dikritik, Pengamat: Seperti Aspirin, Tiba-tiba Sembuh

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.  

Menurut Trubus, ide WFH seperti jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan polusi udara di Jakarta yang terus memburuk beberapa waktu belakangan ini.  

"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh" Kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.   

Trubus mengatakan, hal-hal yang sifatnya jangka pendek seperti kebijakan WFH, tidak bisa dijadikan solusi masalah polusi udara. Ia menilai usulan WFH itu hanya sekedar wacana. Seharusnya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah yang akan diterapkan harusnya sudah terimplementasi, terevaluasi dan berkesinambungan. 

Ia juga mengatakan, dulu masyarakat mau untuk WFH dikarenakan adanya pandemi Covid-19, namun saat sudah normal seperti ini masyarakat tidak akan mau, begitupun perusahaan swasta "Gimana caranya menekan masyarakat biar gak bermobilitas?" ucapnya meragukan ide WFH yang disampaikan pemerintah. 

Jika ingin menjalankan WFH, kata dia, pemerintah belum punya perangkat apapun untuk mengukur kinerja sedangkan jika hadir langsung di kantor produktivitas bisa terus didorong. 

Apabila Presiden Jokowi meminta semua kalangan untuk WFH, bahkan sampai swasta, maka pemerintah harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta. Karena kebijakan tidak bisa menekan masyarakat untuk patuh, sedangkan jika hanya imbauan hal itu tidak akan efektif karena tidak adanya konsekuensi membuat masyarakat tidak akan patuh.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa solusi yang lebih baik untuk polusi ini adalah melakukan uji emisi seperti yang tertuang di Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2022.  

Ia menuturkan, selama ini peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau belum dijalankan secara optimal. "Akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah kebakakaran jenggot" Kata dia.  

Trubus mengatakan, apabila sumber utama polusi adalah dari transportasi, maka uji emisi adalah pilihan yang tepat, bahkan, ia melanjutkan, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun tantangannya, menurut dia, selain diperlukan anggaran untuk uji emisi, masyarakat juga dinilai tidak siap dan banyak yang menolak karena dianggap menyulitkan. Demikian pula dengan pembatasan usia kendaraan, akan ditentang oleh pemilik usaha motor dan mobil bekas. 

"Jadi persoalan polusi ini persoalan klasik, kaya kaset rusak diputer-puter, tapi gak ada solusi" Terangnya.

Rencana penerapan WFH kembali muncul dalam rapat terbatas di Istana Negara yang membahas polusi udara di Jakarta.   

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan 'hybrid working', 'work from office', 'work from home' mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Usai rapat, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para ASN. 

Ia mengatakan para aparatur sipil negara DKI Jakarta nanti ada yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH). Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan.

Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, mengatakan sistem hibrida ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat terbatas tentang buruknya kualitas udara Jakarta di Istana Negara.

"WFH itu 50 persen : 50 persen atau 40 persen : 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan WFH," kata Heru.

Selanjutnya alasan Kapolda Metro Jaya datangi rumah terduga teroris di Bekasi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

9 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

15 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

16 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.