TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan belum memikirkan penerapan 4 in 1 untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Usul 4 in 1 disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi tentang polusi udara di Jabodetabek beberapa waktu lalu.
“Saya, Pemda DKI belum memikirkan ke arah situ,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Heru mengatakan Pemprov DKI Jakarta khawatir dengan dampaknya seperti yang terjadi pada penerapan kebijakan 3 in 1 sebelumnya.
“Namanya belum memikirkan tidak ada pikiran di atas kepala saya dong. Jawabannya itu. 3 in 1 aja kita dulu sibuk kan, kalau 4 in 1 nanti nambah kerjaan Dishub, kerjaan Dirlantas,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya belum membahas soal 4 in 1 ini. “Jadi, belum ada pikiran di Pemda DKI untuk membahas itu, belum ada masih jauh, fokus ganjil genap yang ada sekarang,” kata Kepala Sekretariat Presiden itu.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya melontarkan rencana pemberlakuan kebijakan 4 in 1 usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara tentang polusi udara di Jabodetabek.
"Utilitas kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakan lah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya menurun," kata Budi Karya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.
Namun rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, di antaranya Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan sistem 4 in 1 tidak efektif jika tidak dilakukan penambahan moda transportasi di wilayah Bodetabek.
Djoko menilai transportasi umum di Jakarta sudah ideal. Namun banyaknya kendaraan dari luar Jakarta, termasuk seperti sepeda motor membuat kemacetan.
“Masalah di Bodetabek yang kerja di Jakarta karena mereka tidak ada angkutan umumnya. Akhirnya bawa mobil sendiri dan itu jadi beban,” tuturnya.
Joko membandingkan, dulu angkutan umum lebih banyak namun sekarang tidak ada. Ia menilai penambahan angkutan umum bisa menjadi alternatif masyarakat tidak usah pakai mobil namun akan beralih ke kendaraan umum.
“Jadi akar masalahnya di hulunya. Mau 3 in 1, 4 in 1, ganjil genap nanti polanya gitu terus,” ucapnya.
Selain 4 in 1, Djoko juga menilai pengetatan uji emisi untuk atasi kemacetan dan polusi udara tidak akan berhasil. “Itu sudah lama juga. Sediain dulu angkutan umum intinya itu dulu. Kendaraan di Indonesia kita terlalu banyak,” ucapnya.
Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Ragukan Efektivitas 4 in 1 untuk Atasi Polusi Udara Jakarta
