TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunggu keputusan dari asosiasi pelaku usaha soal kesediaan bekerja dari rumah (work from home/WFH) saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023. Dia telah menggelar pertemuan dengan beberapa asosiasi di Balai Kota DKI kemarin.
"Tidak bisa dipastikan. Mereka kan mengatur sendiri, saya minta asosiasi-asosiasi, hasilnya belum tahu, mereka yang memutuskan," kata dia pada Kamis, 24 Agustus 2023, dilansir dari Antara.
Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI telah memberlakukan WFH 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 21 Agustus-21 Oktober 2023. Saat KTT ASEAN, persentase WFH naik menjadi 75 persen.
Tak hanya itu, pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga diberlakukan khusus untuk sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kebijakan ini diharapkan dapat mereduksi polusi udara Jakarta sekaligus mengurangi kemacetan saat KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.
Sejauh ini, Heru baru sebatas mengimbau sektor swasta ikut menerapkan WFH. Menurut dia, WFH dan PJJ penting diberlakukan saat penyelenggaraan KTT ASEAN mengingat bakal ada 29 ruas jalan Jakarta yang dibuka tutup.
"Sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," ucap dia.
Sebelumnya, Heru Budi menyebut tak bisa memaksakan sektor swasta wajib menerapkan WFH. Pada 21 Agustus 2023, dia telah menyampaikan kepada pelaku usaha agar ikut WFH dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan aktivitas perusahaan masing-masing.
"Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.
Pilihan Editor: Ridwan Kamil Tetapkan WFH ASN Bodebek Hanya untuk yang Berprestasi
