Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemburu Liar Tembak Mati 6 Badak Jawa, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

image-gnews
Tangkapan layar kelahiran dua anak Badak Jawa. Dok: KLHK
Tangkapan layar kelahiran dua anak Badak Jawa. Dok: KLHK
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar, Didik Hariyanto menyatakan terdapat dua orang menjadi tersangka dalam kasus perburuan badak Jawa atau badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yaitu berinisial N dan Y.  Tersangka berinisial N merupakan pemburu yang menembak mati enam badak bercula di TNUK. 

“N sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Y berperan menawarkan badak cula kepada pembeli,” kata Didik, pada 26 April 2024.

Di sisi lain, Wakil Direskrimum Polda Banten AKBP, Dian Setiawan mengatakan, rangkaian perkara perburuan badak Jawa tersebut berawal dari laporan TNUK pada 29 Mei 2023. Setelah itu, Direskrimum melakukan serangkaian penyelidikan. 

“Kami dapat mengidentifikasi wajah yang diduga sebagai tersangka pelaku perburuan liar badak bercula satu sebanyak 6 orang,” kata Dian.

Lebih lanjut, Dian menyatakan para tersangka akan dikenakan pasal 40 ayat 2 juncto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. “Dari seluruh rangkaian perkara ini, masih ada 5 DPO,” ujarnya.

Hukuman Pemburu Liar

Aturan terkait pelanggaran terhadap pemburu liar secara lebih jelas diatur dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Larangan terkait perburuan liar atau melukai hewan yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 UU nomor 5 tahun 1990.

Berdasarkan bpk.go.id, berikut adalah bunyi Pasal 21 UU nomor 5 tahun 1990 sebagai berikut, yaitu:

Setiap orang dilarang untuk:

  1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

  2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setiap orang dilarang untuk:

  1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

  2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

  3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.

  4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

  5. mengambil merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Para pelaku yang melakukan tindak pelanggaran dalam Pasal 21 tersebut akan dikenakan hukuman. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1990, hukuman bagi seseorang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu, bagi seseorang karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Berdasarkan aturan tersebut, pemburu badak Jawa dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 juta.

RACHEL FARAHDIBA R  | AYU CIPTA

Pilihan Editor: Badak Jawa Semakin Terancam Punah Terbaru Kematian 6 Badak Bercula Satu di Ujung Kulon

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

1 hari lalu

Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

Kuasa hukum menyebut KLHK tidak mematuhi perintah PTUN Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin PT Rimba Raya Conservation.


Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

1 hari lalu

Kondisi Pepohonan yang ada di dalam kawasan Hutan Harapan. TEMPO/Syaiful Bukhori
Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan pencabutan izin restorasi ekosistem atau konservasi PT Rimba Raya Conservation.


Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

2 hari lalu

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, mengunjungi Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kamis, 11 Juli 2024. Kebun Raya Itera digadang-gadang sebagai leading sector bagi perguruan tinggi di indonesia serta pendukung pendirian Kebun Raya Nasional di IKN. (Humas Itera)
Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

Kebun Raya Itera baru berusia dua tahun, namun pengembangan dan pengelolaannya dinilai sudah lebih dari cukup.


Dua Singa Afrika Bersaudara Terekam Video Berenang Sejauh 1,5 Kilometer

4 hari lalu

Singa barnama Jacob and Tibu di Taman Nasional Queen Elizabeth, Uganda. News Scientist/Alex Braczkowski
Dua Singa Afrika Bersaudara Terekam Video Berenang Sejauh 1,5 Kilometer

Kanal yang diseberangi penuh kudanil dan buaya sehingga mereka beberapa kali harus kembali ke tepi. Satu singa hanya memiliki tiga kaki.


RUU Konservasi Sumber Daya Alam Disahkan Hari Ini, Begini Poin Pengaturan Prioritas

8 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU Konservasi Sumber Daya Alam Disahkan Hari Ini, Begini Poin Pengaturan Prioritas

Pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah rampung setelah lebih dari dua tahun menjalani proses pembahasan.


Marak Perburuan Badak Jawa, Pakar dari Itera Tekankan Pentingnya Teknologi untuk Konservasi

16 hari lalu

Tangkapan layar kelahiran dua anak Badak Jawa. Dok: KLHK
Marak Perburuan Badak Jawa, Pakar dari Itera Tekankan Pentingnya Teknologi untuk Konservasi

Berbagai pendekatan teknologi sangat mutlak dibutuhkan dalam upaya pengelolaan badak jawa.


Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

20 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

Masyarakat sipil sebelumnya telah menyampaikan masukan substansi RUU KSDAHE dalam bentuk policy brief dan daftar inventarisasi masalah (DIM).


Kondisi Kuda Nil di Taman Safari Bogor yang Diberi Makan Sampah Plastik oleh Pengunjung

24 hari lalu

Seorang pengunjung memberi makan kuda nil  sampah plastik di Taman Safari Indonesia Bogor pada Kamis, 20 Juni 2024 (Instagram/@fakta.jakarta)
Kondisi Kuda Nil di Taman Safari Bogor yang Diberi Makan Sampah Plastik oleh Pengunjung

Setelah kejadian, petugas kesehatan hewan Taman Safari Bogor pada Kamis, 20 Juni 2024 mengeluarkan kantung plastik dari mulut kuda nil.


KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

27 hari lalu

KKP bersama Universitas
 Mulawarman mengelola Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam
Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama
di Indonesia, melalui penandatanganan perjanjian kemitraan di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Penyerahan bantuan pemerintah bidang konservasi ditargetkan kepada 20 KOMPAK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia


Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

33 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

Pemerintah, DPR dan DPD menyepakati naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.