TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap pihak swasta bisa mengikuti langakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) menerapkan work from home alias WFH 50 persen untuk karyawannya bekerja dari rumah. Sebab, kondisi udara Jakarta belakangan ini sering masuk dalam kota dengan polusi tertinggi ke dua di dunia versi +IQAir.
“Ya terganggu, makanya work from home. Ya terganggu, kan saya mikirin terus, maka saya bolak-balik ngomong, ini kan panggilan negara, ayo dong sama-sama,” kata Heru Budi kepada TEMPO di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.
Hari ini, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 11.12 WIB, berdasarkan data +IQAir, indeks kualitas udara Jakarta 162 AQI US dengan kategori tidak sehat. Jakarta berada diurutan kedua sebagai kota dengan polusi udara tinggi di dunia setelah Dhaka, Banglades.
“Nggak bisa diterapkan work from home-nya seperti COVID, nggak bisa. Kan kasihan juga ekonomi tapi ya diaturlah masing-masing dirinya sendiri mengatur masing-masing gitu loh. Kan gak lama juga, paling sampai Desember sampai Oktober,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Presiden itu mengungkapkan WFH yang dilakukan saat ini berbeda dengan WFH pada saat pandemi yang saat itu menyebabkan perekonomian lumpuh. Sementara itu, WFH yang dilakukan saat ini mekanismenya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Namun, harapannya bisa mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh Pemprov DKI.
"Mau saya semua mengikuti dengan kemampuan dan perhitungan masing-masing," katanya.
Tidak hanya WFH, Heru Budi juga mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada di sekitaran Jakarta untuk membangun transportasi massal yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Sebab, untuk menyelesaikan masalah polusi tidak bisa hanya diselesaikan oleh DKI Jakarta.
“Jakarta tahun ini beli 100 bus listrik. Pertanyaannya, Jabodabek, Gubernur Jabar, Gubernur Banten bagaimana? Disampaikan, ‘oh secara finansial kami nggak mampu’. Bukan saya tanya nggak mampu, tidak mampu. Semampunya teman-teman Pemda beli, empati dong. Mau dua, mau tiga, empati, niat,” katanya.
Heru Budi berharap Pemda tersebut mempunyai transportasi massal tenaga listrik sebagai bentuk dukungan mengatasi polusi udara. “Masa beli satu bus gak mampu? Kalo ditanya lagi, efeknya nggak ada. Memang efeknya nggak ada tapi trigger. Memberi semangat,” ujarnya.
Pilihan Editor: Menkes Kritik Penyiraman Jalan oleh Pemprov DKI: Partikel PM2,5 Ada di Udara Atas, Bukan di Bawah
