TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji coba pembelian tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) melalui aplikasi Jaklingko pada tiga layanan transportasi publik yakni MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta.
Uji coba fitur ini sudah dijalankan pada dua pekan lalu. "Prinsipnya untuk fitur ABT di aplikasi Jaklingko ini sudah cukup baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo usai rapat Komisi B DPRD yang dilaksanakan di Bogor, Jumat, 15 September 2023 seperti dilansir dari Antara.
Dalam uji coba itu, kata Syafrin, ditemukan adanya kendala teknis, namun sifatnya minor atau tidak signifikan. Diharapkan dari hal ini implementasi ke depannya jadi lebih baik dalam waktu dekat.
Ia berharap penerapan tiket berbasis akun atau ABT ini mampu mendapat biodata maupun mengetahuinya jejak perjalanan seluruh pengguna angkutan umum dari transportasi massal seperti MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta.
ABT ini nantinya dibentuk dalam sebuah aplikasi dengan memasang kode batang (barcode) sehingga ada atau tidaknya kartu uang elektronik (KUE), pelanggan akan tetap bisa menaiki moda transportasi selama ada saldo.
Misalnya, KUE ini hilang bisa dengan otomatis diganti dengan mencantumkan kembali nomor kartu di aplikasi ABT itu dan isi saldo juga tidak hilang.
Implementasi ABT ini, kata dia, untuk mengefesiensikan subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) yang diberikan Pemprov DKI dengan menyesuaikan pengumpulan data di lokasi.
"Teknologi dari ABT ini akan kami mainkan, kemudian akan diperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO ke depannya," terangnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan PT Jaklingko Indonesia (PT JLI) yang diberi mandat mengimplementasikan layanan terintegrasi moda transportasi yang bisa diakses menggunakan aplikasi Jaklingko dan Kartu Transportasi.
Saat ini, PT Jaklingko Indonesia sedang membangun sistem tiket berbasis akun (ABT) yang mampu menerapkan subsidi angkutan umum agar lebih efisien.
Pengoperasian Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta memerlukan biaya total sekitar Rp7 triliun dalam setahun. Pemerintah Provinsi DKI tiap tahun mengeluarkan biaya dalam bentuk PSO sekitar Rp4 triliun agar biaya tiket terjangkau.
Pilihan Editor: Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang
