TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan akan ada perbedaan tarif bus setelah tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) diberlakukan. Tarif bus Transjakarta akan disesuaikan berdasarkan status ekononomi, dan KTP domisili.
“Itu next-nya, nanti konsepnya dengan ABT itu di mana-mana di seluruh dunia, konsep subsidi itu sekarang makin tepat sasaran,” kata Welfizon kepada TEMPO di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2023.
Melalui tiket berbasis akun, subsidi transportasi akan semakin tepat sasaran. Sebab, data yang ada sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil DKI.
“Bisa jadi ada orang, X misalnya, dengan penghasilan sekian, dia harusnya mendapatkan tiket non-subsidi. Jadi kalau Transjakarta, misalnya biaya produksinya Rp 15 ribu, dia harus bayar Rp 15 ribu,” ujarnya.
Selanjutnya, apabila ada penumpang yang masuk kategori keluarga prasejahtera berdasarkan data Disdukcapil, orang itu bisa mendapatkan diskon. Misalnya, pada saat naik kendaraan umum orang tersebut dapat diskon 15 persen atau gratis.
Ketika sistem ABT ini diterapkan, Dirut Transjakarta berharap bisa membantu pemberlakuan kebijakan lain yang tepat sasaran.
Kebijakan ini berlaku untuk warga KTP DKI Jakarta, sementara untuk warga non-KTP DKI yang masuk dalam kategori menengah ke bawah mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi.
“Rumusnya, misalnya KTP DKI harga sekian, kalau KTP non-DKI harga berbeda. Itu memungkinkan karena nanti semua sudah account base ticketing,” kata Welfizon.
Untuk tahap pertama, tiket Transjakarta berbasis akun ini berupa aplikasi di handphone, yaitu aplikasi JakLingko Indonesia. “Aplikasinya sudah lagi diuji coba terbatas,” ucapnya.
Pilihan Editor: Dirut Transjakarta Jelaskan Rencana Account Based Ticketing, Bisa Profiling Pengguna Layanan
