Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DLH DKI Tak Punya Wewenang Keluarkan Izin Operasional Alat Pengukur Kualitas Udara

image-gnews
Petugas BMKG menjelaskan kepada warga alat low cost sensor air quality untuk pengukur kualitas udara saat Festival Ayo Birukan Lagi Langit Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2023. Kegiatan ini juga bertujuan mengajak masyarakat peduli untuk menjaga kualitas udara Jakarta. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Petugas BMKG menjelaskan kepada warga alat low cost sensor air quality untuk pengukur kualitas udara saat Festival Ayo Birukan Lagi Langit Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2023. Kegiatan ini juga bertujuan mengajak masyarakat peduli untuk menjaga kualitas udara Jakarta. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur izin penggunaan alat pengukur kualitas udara. Dinas juga tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasional.

"Nggak ada regulasinya," kata Asep saat ditemui di Kantor Itjen Kementerian Dalam Negeri di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 29 September 2023.

DLH DKI tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasional karena belum ada standarisasi alat pengukur kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). 

Pada Senin lalu, Kepala DLH DKI itu mengungkapkan alat pengukur kualitas udara dijual bebas. Namun belum ada aturan yang mewajibkan vendor maupun konsumen untuk mengantongi izin pembelian serta operasional alat ukur tersebut. 

"Alat itu dijual dengan bebas,” kata Asep pada Senin, 25 September lalu.

Tidak adanya izin dan standarisasi itu membuat Dinas LH DKI mempertanyakan penyebaran data indeks kualitas udara hasil pengukuran alat tersebut. Dinas LH DKI mengatakan seharusnya alat ukur milik swasta itu dikalibrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dugaan banyak alat pengukur kualitas udara tidak berizin disampaikan Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas LH DKI Jakarta Wahyudi Rudiyanto.

Menurut Wahyudi Rudiyanto, salah satu perusahaan pemilik alat pengukur kualitas udara yang tidak memiliki izin itu berada di Jakarta Timur. Ada juga perusahaan pemilik alat ukur di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Dinas LH DKI bahkan telah menggelar rapat dengan Polres Jakarta Timur untuk menghentikan penggunaan alat ukur diduga tak berizin milik beberapa perusahaan swasta.

Kesimpulannya bahwa ada beberapa perusahaan swasta di Jakarta Timur yang tidak memiliki izin serta akreditasi yang jelas, kemudian menyebarkan data kualitas udara di Ibu Kota. “Harusnya mereka berizin dikalibrasi oleh KLHK, baru mereka menyebarkan infonya, harusnya begitu,” kata Wahyudi pada 19 September 2023.

Pilihan Editor: KLHK Segera Terapkan Standarisasi Alat Ukur Kualitas Udara, Ini Harapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

7 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar/Foto: Instagram/Siti Nurbaya Bakar
Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.


Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Heru Budi Tanam Pohon Bareng Jokowi

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimansaat menghadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 29 November 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung mengembalikan fungsi hutan kota seluas 8,9 hektar di Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi komitmen untuk menjaga aset serta lahan milik negara dan memfungsikannya sebagaimana yang telah ditetapkan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai hutan kota untuk menunjang udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Heru Budi Tanam Pohon Bareng Jokowi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menanam pohon bersama hari ini. Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.


Cita-cita KBA Pekayon Jadi Kampung Wisata Lingkungan Tahun 2027

12 hari lalu

Para masyarakat penggerak di KBA Pekayon mengajak peserta Workshop Lingkungan Astra dalam simulasi eco printing. Praktiknya memanfaatkan zat warna dari dedaunan di pekarangan kampung. TEMPO/Annisa F
Cita-cita KBA Pekayon Jadi Kampung Wisata Lingkungan Tahun 2027

KBA Pekayon, Bekasi, Jawa Barat pasang target menjadi kampung wisata lingkungan pada tahun 2027.


Sekolah di New Delhi Dibuka Lagi Meski Udara Masih Tercemar dan Sungai Berbusa

16 hari lalu

Umat Hindu menyembah dewa Matahari saat mereka berdiri di tengah busa yang menutupi sungai Yamuna yang tercemar selama festival keagamaan Hindu Chhath Puja pada pagi yang berkabut di New Delhi, India, 20 November 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
Sekolah di New Delhi Dibuka Lagi Meski Udara Masih Tercemar dan Sungai Berbusa

Polusi udara yang tergolong berbahaya masih menyelimuti New Delhi, dan busa beracun menodai bentangan sungai Yamuna.


RDF Rorotan Senilai Rp 1,3 Triliun Bakal Dibangun Awal Maret 2024, Olah Sampah Jakarta

16 hari lalu

Penampakan Refuse Derived Fuel atau RDF yang merupakan hasil pengolahan sampah di fasilitas Landfill Mining dan Refused Derived Fuel (RDF) Plant di Bantargebang, Bekasi, Selasa, 27 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
RDF Rorotan Senilai Rp 1,3 Triliun Bakal Dibangun Awal Maret 2024, Olah Sampah Jakarta

Proyek RDF Rorotan akan dibangun di atas lahan seluas 7,8 hektar.


DKI: Uji Emisi Syarat Perpanjangan STNK Tetap Akan Diberlakukan

19 hari lalu

Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji emisi, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Linkungan Hidup bersama Polda Metro Jaya memberlakukan sanksi tilang kepada kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak lulus uji emisi dengan tujuan mengambil langkah tegas untuk memperbaiki serta menciptakan kualitas udara yang lebih baik di ibu kota. TEMPO/Joseph.
DKI: Uji Emisi Syarat Perpanjangan STNK Tetap Akan Diberlakukan

DKI masih berharap setiap hasil uji emisi kendaraan bermotor bisa menjadi syarat perpanjangan STNK. Regulasi sedang disiapkan pemerintah pusat.


Hotspot di Sumsel Turun Drastis dari Hampir 10.000 menjadi Kurang dari 1.300

20 hari lalu

Petugas gabungan dari Manggala Agni Daops Banyuasin dan BPBD Kabupaten Ogan Ilir (OI) berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Ibul I, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Selasa, 12 September 2023. Berdasarkan data dari KLHK, luasan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan periode Januari-Agustus 2023 seluas 4.082,8 hektare. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Hotspot di Sumsel Turun Drastis dari Hampir 10.000 menjadi Kurang dari 1.300

Hotspot atau titik panas di Sumatra Selatan turun drastis pada bulan November ini.


Kebakaran Hutan dan Lahan Hampir Sejuta Hektare, KLHK Catat Kalsel Tempati Peringkat Pertama

21 hari lalu

Petugas dari Manggala Agni Daops OKI dan Daops Lahat melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa, 7 November 2023. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera menerjunkan 60 orang petugas Manggala Agni dari Daops OKI, Banyuasin, Lahan dan Muba untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut yang terbakar sejak 30 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kebakaran Hutan dan Lahan Hampir Sejuta Hektare, KLHK Catat Kalsel Tempati Peringkat Pertama

KLHK mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 994.313 hektare selama periode Januari hingga Oktober 2023.


3 Kasus Perdagangan Kulit Harimau Sumatera, BKSDA Dapat Info dari Masyarakat

22 hari lalu

Bukti lembar kulit harimau sumatera dan tulang belulangnya yang hendak diperjualbelikan mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Mei 2022. menlhk.go.id
3 Kasus Perdagangan Kulit Harimau Sumatera, BKSDA Dapat Info dari Masyarakat

BKSDA Jambi mencatat dalam sepuluh bulan terakhir berhasil mengungkap tiga kasus perdagangan kulit Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae).


Tiga Kota India Berada di Antara 10 Kota Paling Terpolusi di Dunia setelah Diwali

23 hari lalu

Seekor anjing menyeberang jalan pada pagi hari yang berasap di New Delhi, India, 13 November 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
Tiga Kota India Berada di Antara 10 Kota Paling Terpolusi di Dunia setelah Diwali

Ibu Kota India, New Delhi, menempati posisi teratas dengan indeks kualitas udara sebesar 420, menjadikannya kategori "berbahaya".