TEMPO.CO, Cibinong - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor sepakati Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2023 dalam rapat paripurna pada Sabtu malam. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, dalam APBD perubahan 2023 itu ada beberapa hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan.
Rudy mengatakan, salah satu hal yang harus diprioritaskan adalah penambahan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang Pasar Leuwiliang. Pedagang harus dipindahkan setelah kebakaran pasar itu beberapa waktu lalu.
"Kita mengejar, kemarin baru kejadian kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran dapat terakomodir," kata Rudy di Bogor, Minggu, 1 Oktober 2023, seperti dikutip dari Antara.
Pemkab Bogor juga memprioritaskan anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan. Hal prioritas lain adalah Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) di Citeureup.
"Itu kita prioritaskan untuk warga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024," kata Rudy.
Dalam penyampaian nota keuangan APBD Perubahan 2023 itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan ada kenaikan penerimaan pendapatan 10,72 persen. Pada anggaran semula, penerimaan pendapatan direncanakan Rp 8,5 triliun, namun naik Rp 916 miliar menjadi Rp 9,4 triliun.
Lonjakan pendapatan anggaran Kabupaten Bogor ini disebabkan ada peningkatan pendapatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) Rp242 miliar. Dalam APBD Perubahan 2023, target PAD diubah menjadi Rp3,7 triliun, atau naik 6,96 persen dari target sebelumnya Rp 3,4 triliun.
Pendapatan transfer juga naik Rp667 miliar atau 13,17 persen, dari Rp 5,6 triliun. Kenaikan juga terjadi pada komponen pendapatan daerah yang sah menjadi Rp7,4 miliar.
Dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah meningkat Rp 527 miliar menjadi Rp9,7 triliun. Defisit antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan netto.
"Berkat perjuangan dari seluruhnya, dari DPRD, SKPD yang sudah bisa menutupi defisit dan juga bisa mengakomodir beberapa usulan," kata Iwan.
Selain penetapan Perda APBD Perubahan 2023, dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu juga pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar dan Hanura.
Dalam rapat juga dibacakan surat perubahan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor. Dilakukan pula pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.
Pilihan Editor: Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
