TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI dan DPRD sepakat tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian lahan di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembahasan Raperda APBD DKI 2024.
Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan tiga SKPD itu adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
“Konsentrasi anggaran direncanakan untuk pembangunan,” kata Ida dilansir dari situs Pemprov DKI Jakarta, Ahad, 15 Oktober 2023.
Ketua Komisi D DPRD DKI itu mengatakan anggaran di APBD DKI 2024 dialokasikan untuk pembelian lahan proyek Normalisasi Ciliwung di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dan pembebasan lahan jalan di Dinas Bina Marga.
Usulan tambahan anggaran 2024 yang telah disampaikan SKPD mitra kerja dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.
Menurut Ida, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris telah menyampaikan kepada Komisi D bahwa Pemprov DKI memberikan batas waktu selama sebulan ke depan kepada operator untuk merapikan kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan di Jakarta.
Dalam rapat pembahasan raperda APBD DKI 2024 juga diusulkan agar pembangun fasilitas SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) dilakukan sebelum trotoar dibangun. "Kami akan melakukan finalisasi untuk alokasi anggaran pembangunan trotoar,” katanya.
Pilihan Editor: Heru Budi Beberkan Program Prioritas dalam Rancangan APBD DKI 2024: Atasi Banjir, Macet, Sampah
