TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pagi tadi mendatangi SDN 10 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur buntut mencuatnya isu dugaan gaji guru honorer disunat hingga hanya mendapatkan Rp300 ribu per bulan.
Heru Budi memanggil Kepala Sekolah Junawati ke ruang guru dan menggelar pertemuan tertutup. Heru Budi tiba di sekolah itu sekitar pukul 9.00 WIB.
"Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, karena saat kedatangan pak Pj. Gubernur, saya lagi kegiatan belajar mengajar (KBM). Banyak staf Pj Gubernur yang berada di luar ruangan," kata seorang guru berinisial IS saat ditemui di lokasi, Selasa, 28 November 2023.
Usai didatangi Heru Budi, Junawati pergi dari tempat kerjanya karena dipanggil Inspektorat DKI.
"Saya ditunggu inspektorat," katanya saat di temui di SDN 10 Malaka Jaya, Selasa, sambil jalan menghampiri sebuah mobil berwarna hitam di Jakarta, Selasa, 28 November 2023.
Junawati tampak memasuki mobil di kursi bagian tengah bersamaan dengan guru honorer yang diduga upahnya dipotong berinisial A.
Junawati pun enggan berkomentar lebih lanjut perihal dugaan memotong upah gaji guru honorer sekolahnya itu.
Ia menghindar ketika ditanya pers dan justru mengucapkan perkataan yang serupa. "Udah, ya, maaf saya ditunggu inspektorat," ucapnya berkali-kali.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menerima aduan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (Forgupaki) bahwa sebanyak 40 guru honorer agama Kristen di sekolah negeri di Jakarta tidak mendapatkan upah layak.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan berdasarkan aduan, para guru hanya dibayar Rp300 ribu hingga Rp2,5 juta yang berasal dari sumbangan dari orang tua murid. Padahal, guru tersebut sudah mengajar selama satu hingga enam tahun.
Adapun di SDN 10 Malaka Jaya, guru yang gajinya diduga disunat sempat menandatangani dokumen kesepakatan pembayaran honor sebesar Rp9 juta per bulan.
Tempo sudah mencoba meminta konfirmasi kepada guru tersebut soal ini. Namun, belum juga direspons.
Pilihan Editor: Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017
