Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU DKI Buka Layanan Pindah Memilih Pemilu 2024 di CFD Bundaran HI, Pengunjung Antre

image-gnews
Petugas KPU Provinsi DKI Jakarta membantu warga yang hendak mengurus formulir pindah memilih saat acara KPU Goes to Car Free Day (CFD) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam rangka menyosialisasikan pemilu serentak tahun 2024 serta memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di sekitaran CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas KPU Provinsi DKI Jakarta membantu warga yang hendak mengurus formulir pindah memilih saat acara KPU Goes to Car Free Day (CFD) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam rangka menyosialisasikan pemilu serentak tahun 2024 serta memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di sekitaran CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membuka booth pindah memilih Pemilu 2024 di Car Free Day (CFD) Sudirman-MH. Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan bagi warga DKI maupun luar Jakarta yang tidak memiliki waktu mengurus pindah memilih di kantor kelurahan, kecamatan maupun kantor KPU Kabupaten/Kota.

"Memberikan kesempatan warga yang mungkin pada hari kerja enggak sempat untuk mengurus pindah memilih di kantor kelurahan, kantor kecamatan atau kantor KPU Kabupaten/Kota," kata anggota KPU DKI Jakarta, Astri Megatari saat ditemui di Kawasan Bundarah HI, Ahad, 14 Januari 2024.

KPU DKI turut memanfaatkan kegiatan ini untuk sosialisasi Pemilu 2024. Sosialisasi berisi tentang bagaimana warga menggunakan hak suaranya, ajakan untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara). "Surat suara yang bakal mereka dapat seperti apa, nanti di TPS mereka akan bagaimana, harus cek DPT dan sebagainya," ujarnya.

Booth pindah pemilih di CFD berisi petugas dari KPU dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Banyak warga yang memanfaatkan layanan ini.

Aldi (35 tahun) seorang karyawan swasta menyampaikan keberadaan booth pindah memilih sangat membantu. Dia mendapatkan informasi ini dari media sosial. "Tadinya mikir enggak bisa ikut Pilpres karena nggak bisa pulang (ke Lampung) kan kerja," katanya.

Dengan adanya booth ini dia bisa memilih presiden dan wakil presiden di TPS yang lokasinya tidak jauh dari kantor. Ia merasa bersyukur bisa menggunakan suaranya untuk Pemilu tahun ini."Senang meskipun cuma bisa milih presiden wakil presiden aja dan syaratnya enggak ribet, cuma KTP dan surat keterangan bertugas," ucapnya.

Dua karyawan swasta, Aisyah (24 tahun) dan Yuni (26 tahun) juga sengaja datang ke CFD untuk memanfaatkan booth pindah memilih.

"Sangat membantu, apalagi di hari libur dan di tempat umum yangg terbuka. Jadi enggk perlu ke kecamatan/KPU kabupaten. Agak ribet buat menyesuaikan jadwal jam kerja kalau ke sana. Kalau di CFD lebih luang," kata Aisyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada CFD pekan lalu, Aisyah juga melihat ada booth KPU. Namun, ia tidak mengetahui jika bisa mengurus pindah memilih Pemilu di booth tersebut. "Kirain cuman acara senam sama musik ternyata ada jasa TPS. Terus cari info di website KPU buat lihat apa aja persyaratan yang harus dibawa," ucapnya.

Dia mengatakan tidak ada kesulitan dalam pengurusan dokumen syarat pindah memilih. Setelah  mencari informasi persyaratannya, ternyata yang dibutuhkan adalah surat alasan pindah dan KTP.

"Di sini juga disediain foto copy KTP. Cuma memang agak lama karena antre dan nunggu petugasnya masukin data, sekitar 15 menit tapi setelah itu aman," kata dia.

Pengunjung booth KPU yang lain, Yuni mengatakan layanan pindah lokasi memilih pada Pemilu 2024 ini sangat membantu karena dibuka pada hari libur. "Terbantu dengan booth ini apalagi anak rantauan. Aku infonya dari Instagram KPU kalau bisa pindah milih dan info dari temen-temen," katanya.

Menurutnya, proses pindah memilih di booth KPU CFD sangat mudah. Warga diminta antre sesuai wilayah tempat tinggal. "Jadi bisa lebih sat-set. Terus karena kita kerja, jadi cuma bawa surat tugas dari kantor dan KTP aja," kata Yuni.

Dalam kegiatan di CFD, KPU DKI juga menggelar senam masal dan panggung hiburan yang mengundang antusias warga. KPU DKI juga membuka kesempatan tanya jawab tentang Pemilu 2024. 

Pilihan Editor: Laporan Dana Kampanye PSI, PAN, dan Partai Buruh di KPU DKI Nol Rupiah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

7 menit lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengikuti dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

10 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

11 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

2 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.