TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan alasannya bersama fraksi PDIP menentang permohonan anggaran pengadaan tanah untuk program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Menurutnya, program DP Nol Rupiah yang merupakan besutan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu tidak masuk akal. Sebab, untuk mendapatkan hunian tersebut, ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi calon penghuni. "Kalau DP Nol Rupiah itu kan harus ada turunannya, berapa gaji kamu, berapa kemampuan kamu, semuanya kan harus rasional," kata Prasetyo Edi di persidangan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2024.
Hari ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hadir menjadi saksi di persidangan kasus korupsi pengadaan tanah untuk program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang dengan terdakwa Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan Yoory.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo berkata meskipun mendapat penentangan dari Ketua DPRD dan fraksi PDIP, anggaran untuk pengadaan tanah tetap disetujui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019; APBD Perubahan 2020, dan APBD DKI 2021.
Menurutnya, permohonan anggaran tersebut pada akhirnya disetujui karena sebagai program terobosan Anies yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Ilustrasinya, dulu gubernur Pak Foke, Pak Jokowi. Jadi gubernur punya satu terobosan namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Nah, ada juga pro dan kontra pembahasan menolak itu tapi kami tetap berjalan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pras sapaan akrab Prasetyo Edi pun membandingkan program rumah DP Nol Rupian dengan rumah susun di Jakarta yang menurut dia memiliki kesamaan.
Hal itu menjadi salah satu pertimbangan disetujuinya program DP Nol Rupiah. Pada saat itu, Anies mengajukan program tersebut sebagai salah satu upaya agar Jakarta tidak macet dan warga tidak terkena banjir.
"Begitu pun juga ini kan Pak Anies mengajukan satu program yang mana mungkin itu meneruskan dari pemerintah sebelumnya. Itu kan berkesinambungannya sama rumah susun Pak," kata politisi PDIP ini.
Pras berpendapat guna mewujudkan trobosan itu, maka Pemprov DKI di bawah komando Anies membangun hunian DP Nol Rupiah. "Pokoknya bangun rumah susun sebanyak-banyaknya untuk masyarakat itu tinggal di situ. Mungkin di sini lain caranya lagi buat lah DP Nol Rupiah. Sebetulnya sama tujuannya," katanya.
Pilihan Editor: Prasetyo Edi Soroti Aksi Gibran di Debat Cawapres: Jangan Karena Kekuasaan Abaikan Etika
