TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah di sidang praperadilan yang diajukan bekas Wakil Ketua Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis 9 November 2023.
Baca Juga:
Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono mengabulkan permohonan praperadilan eks Wamenkumham Eddy Hiariej, dan menyatakan penetapan guru besar hukum pidana itu sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.
"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2023.
Ini adalah kekalahan KPK yang kesekian kali di sidang praperadilan. Tempo merangkup sejumlah daftar kekalahan KPK di praperadilan, yaitu:
1. Budi Gunawan
Pada Februari 2015, KPK kalah di sidang praperadilan Kabareskrim Komjen Budi Gunawan alias BG.
Budi Gunawan yang menjabat Kalemdikpol pada saat itu ditetapkan tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015. Dia dijerat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.
Budi Gunawan pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tak terima dengan penetapan tersangka oleh KPK. Hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi hakim tunggal memenangkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan bahwa penetapan BG sebagai tersangka tidak sah.
2. Dirjen Pajak Hadi Poernomo
KPK menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Hadi diduga mengubah keputusan, sehingga merugikan negara Rp 375 miliar.
"KPK temukan bukti-bukti akurat. Dan, setelah melakukan gelar perkara, menetapkan saudara HP sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad pada saat itu di kantornya, Senin, 21 April 2014.
Hadi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara HP yaitu penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA," kata Abraham.
Namun, Hakim Tunggal Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Mei 2016 memenangkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo dan menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus tersebut.
Selanjutnya praperadilan eks Wali Kota Makassar
