TEMPO.CO, Tangerang - Terdapat dugaan aparat kepolisian mendatangi kampus untuk meredam kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat berbagai pihak geram. Salah satunya pengamat politik sekaligus alumni Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Ray Rangkuti yang meminta Komisi III DPR segera memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Belakangan ini berbagai kampus di Indonesia mulai bergejolak melakukan kritik terhadap dinasti politik Jokowi. Namun sejak gejolak itu terjadi beberapa kampus diduga dimasuki oleh aparat yang meminta agar isu tersebut diredam.
Kata Ray, hal tersebut tidak boleh didiamkan dan diabaikan. Apalagi, saat ini siklus demokrasi di Indonesia kian memanas. "Jika itu benar terjadi, mestinya Komisi III DPR yang berhubungan dengan itu segera memanggil Kapolri. Panggil Kapolri untuk menegaskan kembali sikap independen mereka," ujarnya saat menyerukan petisi terkait perkembangan Pilpres di Taman UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Senin, 5 Februari 2024.
Jika insiden ini dibiarkan, kata Ray, hal ini tentu menjadi preseden buruk bagi citra Polri di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, menurut Ray Rangkuti, seharusnya Polri netral dalam Pemilu. "Para politikus itu cuma lima tahun. Kalau kepilih lagi ya 10 tahun dan selanjutnya sudah tidak ada. Tapi polisi akan jalan terus bersama Republik ini. Jadi jangan dirusak di tengah-tengah," katanya.
Ray menegaskan, segala macam bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat harus dicegah. "Enggak ada bangsa yang maju dengan sistem otoriter. Bangsa maju itu yang merdeka," ucap dia.
Ray berharap polisi dapat menjaga kenetralannya baik dari tingkat terbawah hingga atas selama proses pemilu ini untuk tetap menjadi aparatur yang dipercaya masyarakat. "Jadi kalau kita kehilangan kepercayaan polisi yang sekarang terlihat mulai baik, itu kan sama dengan mengatakan mau membuat situasi pada 1998, di mana polisi tidak dipandang," ungkapnya.
Pilihan Editor: Puluhan Massa Orasi di Depan Kantor YLBHI dan KontraS, Minta Isu Pemakzulan Jokowi Dihentikan
