Ketua PPK di Wonogiri Ditangkap karena Narkoba Jelang Pemilu, KPU Klaim Persiapan Pencoblosan Sesuai Rencana

TEMPO.CO, Wonogiri - Persiapan pemungutan suara Pemilu 2024 di Kecamatan Wonogiri Kota, Kabupaten Wonogiri, terganggu dengan ditangkapnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan karena kasus narkoba.

"Kalau ditanya (persiapan Pemilu 2024) terganggu, ya, terganggu,” kata Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satya Graha saat dihubungi, Selasa, 13 Februari 2024.

Namun, Satya mengklaim persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kecamatan Wonogiri Kota hingga hari ini atau H-1 tetap berjalan sesuai rencana.

Satya menuturkan Ketua PPK Kecamatan Wonogiri Kota berinisial HBR ditangkap pada Sabtu, 10 Februari 2024. HBR lalu mengundurkan diri dan menjalani pemeriksaan di Polsek di hari yang sama.

Begitu HBR mengundurkan diri, saat itu juga KPU Kabupaten Wonogiri menunjuk penggantinya. “Karena yang bersangkutan ketua PPK dan besoknya pengiriman logistik dan harus ada tanda tangan administrasi,” ucap dia.

Posisi ketua PPK Wonogiri Kota saat ini dijabat oleh Heri Nugroho yang sebelumnya merupakan anggota. 

Ditanya soal profesi atau latar belakang HBR, Satya mengaku tidak terlalu mengetahuinya. Namun, dia memastikan saat proses perekrutan menjadi PPK, HBR sudah memenuhi persyaratan, termasuk menyerahkan surat keterangan bebas narkoba. “Sehingga kami juga tidak menyangka yang bersangkutan tersandung kasus penyalahgunaan Narkotika," tuturnya. 

Ditanya apakah HBR terafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu, mengingat saat ditangkap polisi juga mendapati 200 kaus bergambar salah seorang calon presiden (capres) dan uang tunai senilai Rp 136 juta, Satya mengatakan nama HBR juga tidak terdaftar di sistem informasi partai politik (SIPOL). 

"Soal itu tidak, kalau terdaftar tentu saja ada klarifikasi bahwa yang bersangkutan sudah keluar dan tidak mungkin bisa jadi PPK," kata dia. 

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang turut menyeret HBR atas temuan ratusan kaus bergambar capres dan uang tunai itu, menurut Satya saat ini kasus itu sudah dilimpahkan ke Bawaslu Wonogiri.  "Tapi itu bukan kewenangan kami, ranahnya di Bawaslu," kata Satya.

Tempo mencoba menghubungi nomor ponsel Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Joko Wuryanto untuk meminta konfirmasi terkait hal itu, tidak diangkat. 

Pilihan Editor: Mereka yang Dilaporkan di Masa Tenang Pemilu 2024