Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vonis Rendah Yusrizki Direktur Perusahaan Suami Puan Maharani di Perkara Korupsi BTS Kominfo

image-gnews
Terdakwa Direktur Utama PT. Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Yusrizki Muliawan, pidana penjara badan selama dua tahun dan membebaskan dari dakwaan primer, denda Rp.250 juta subsider empat bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.61 miliar TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Direktur Utama PT. Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Yusrizki Muliawan, pidana penjara badan selama dua tahun dan membebaskan dari dakwaan primer, denda Rp.250 juta subsider empat bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.61 miliar TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Yusrizki Muliawan segera beranjak dari tempat duduknya begitu hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024 memintanya berdiri. Yusrizki merupakan terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1,2,3,4, dan 5 yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 20 juta,” kata hakim ketua Rianto Adam Pontoh membacakan amar putusan. 

Apabila denda tersebut tidak dibayar, lanjut Rianto, akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan jumlah Rp 61 milar. Namun, uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari terdakwa dan PT Bintang Komunikasi Utama dengan jumlah Rp 61 milar. “Untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut,” ucap Rianto.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana dalam dakwaan primer. Yusrizki terbukti melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal Ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, vonis dari majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung yang menuntut Yusrizki hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

Usai membacakan putusan, Rianto bertanya kepada Yusrizki apakah menerima putusan tersebut atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum banding. “Atau saudara berpikir-pikir selama tujuh hari sambil membaca putusan majelis hakim,” kata Rianto.

Yusrizki tak langsung menjawab. Terlihat ia menoleh ke samping kanan dan kemudian melangkahkan kakinya ke meja tempat penasihat hukumnya yang mendampingi selama persidangan. Ia berbicara setengah berbisik. Sejurus kemudian, ia kembali ke tempat semula. “Saya pikir-pikir dulu Yang Mulia,” kata Yusrizki.

Sidang yang digelar Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai setelah hakim ketua memimpin sidang perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Agenda sidang adalah pembacaan amar putusan terhadap terdakwa Muhammad Yusrizki Muiawan. Selama sidang berlangsung, Yusrizki tampak tenang. Beberapa kali terlihat ia menunduk memandang ke bawah. Sesekali ia membetulkan kerah jaketnya yang berwarna merah maron.

Yusrizki adalah Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Namun, Yusrizki tak sendiri dalam perkara korupsi 4G Bakti Kominfo. Ada eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan eks Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, serta eks Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. 

Lalu, ada eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, serta pejabat PPK Bakti Kominfo Elvano Hatorangan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak tanggung-tanggung total kerugian negara dalam korupsi 4G mencapai Rp 8 triliun. Angka itu merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 2020 hingga 2022.

Yusrizki sendiri menerima uang dari berbagai pihak dalam proyek BTS Rp 84 miliar dan 2,5 juta Dolar Amerika Serikat atau setara Rp 37 milar, sehingga totalnya mencapai Rp 121 milar. Ia kemudian menyerahkan sebesar Rp 60 milar kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama. Jadi, sisa uang yang masih dalam penguasaan Yusrizki sekitar Rp 61 milar.    

Lantas, siapakah Muhammad Yusrizki Muliawan? Yusrizki adalah alumni Institut Teknologi Bandung. Dia masuk jurusan Teknik Industri pada 1991 dan lulus 1997. Ia juga merupakan fellowship student National University of Singapore jurusan Business Administration and Political Science pada 1994.

Ia pun memiliki sejumlah perusahaan. Di antaranya PT Amandana Partners Indonesia yang ia dirikan pada 2006. Di perusahaan ini, Yusrizki menjabat sebagai president director. Tahun 2010, Yusrizki mendirikan PT Amadaya Ultima Karya pada yang bergerak di bisnis perhotelan. PT Amadaya mengelola jaringan hotel bed and breakfast pertama di Indonesia bernama I-Nap. Yusrizki memimpin perusahaan perhotelan tersebut sampai Agustus 2022. 

Sejak 2017, Yusrizki menjabat sebagai Managing Director di PT Basis Utama Prima. Melalui perusahaan inilah, ia masuk menjadi penyedia baterai dalam proyek BTS 4G di Kominfo. Happy Hapsoro, suami Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pemilik 99 persen saham perusahaan tersebut.

Pembangunan BTS 4G di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal merupakan satu di antara program strategis nasional. Penyediaan BTS 4G, tercatat sebagai salah satu program untuk akselerasi transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Indonesia Joko Widodo. Program penyediaan BTS 4G melalui kontrak tahun jamak berlangsung selama 14 tahun mulai 2021 sampai 2024.

BOYKE SINURAT (MAGANG)

Pilihan Editor: Profil M. Yusrizki, Petinggi Perusahaan Suami Puan yang Jadi Tersangka Korupsi BTS Kominfo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

1 hari lalu

Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

Jokowi memastikan perangkat-perangkat yang ada di BBPPT sudah sangat canggih.


Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

1 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.


Alasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan

1 hari lalu

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 22 April 2024. ANTARA/HO-Mahkamah Agung RI
Alasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan

Juru bicara Mahkamah Agung Suharto mengatakan sejak putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan dimuat di direktori, sudah diunduh sebanyak 623.766 kali.


Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.


Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

2 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.


Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

3 hari lalu

Orang-orang bermain game online di sebuah kafe internet di Fuyang, Provinsi Anhui, China 20 Agustus 2018. [REUTERS/Stringer]
Kominfo Akan Panggil Penerbit Game Online soal Klasifikasi Umur dan Adegan Berbahaya

Kominfo akan sosialisasi larangan peredaran game online yang memunculkan indikasi kekerasan berupa darah darah hingga soal klasifikasi umur.


Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

5 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (ke-3 dari kanan) mengadakan pertemuan dengan Presiden Dewan Air Dunia Loic Fauchon di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin (25 Maret 2024). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. (ANTARA/Livia Kristianti)
Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali


Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

5 hari lalu

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi ketika meninjau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos Depok. Kamis, 2 Mei 2024 (Dok. Kominfo)
Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.


Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

6 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong menjelaskan peraturan tentang public right di gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.


Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

6 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong saat ditemui di Gedung Kominfo, Jumat, 3 Mei 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.