Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vonis Rendah Yusrizki Direktur Perusahaan Suami Puan Maharani di Perkara Korupsi BTS Kominfo

image-gnews
Terdakwa Direktur Utama PT. Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Yusrizki Muliawan, pidana penjara badan selama dua tahun dan membebaskan dari dakwaan primer, denda Rp.250 juta subsider empat bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.61 miliar TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Direktur Utama PT. Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Yusrizki Muliawan, pidana penjara badan selama dua tahun dan membebaskan dari dakwaan primer, denda Rp.250 juta subsider empat bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.61 miliar TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Yusrizki Muliawan segera beranjak dari tempat duduknya begitu hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024 memintanya berdiri. Yusrizki merupakan terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1,2,3,4, dan 5 yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 20 juta,” kata hakim ketua Rianto Adam Pontoh membacakan amar putusan. 

Apabila denda tersebut tidak dibayar, lanjut Rianto, akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan jumlah Rp 61 milar. Namun, uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari terdakwa dan PT Bintang Komunikasi Utama dengan jumlah Rp 61 milar. “Untuk selanjutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut,” ucap Rianto.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana dalam dakwaan primer. Yusrizki terbukti melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal Ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, vonis dari majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung yang menuntut Yusrizki hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

Usai membacakan putusan, Rianto bertanya kepada Yusrizki apakah menerima putusan tersebut atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum banding. “Atau saudara berpikir-pikir selama tujuh hari sambil membaca putusan majelis hakim,” kata Rianto.

Yusrizki tak langsung menjawab. Terlihat ia menoleh ke samping kanan dan kemudian melangkahkan kakinya ke meja tempat penasihat hukumnya yang mendampingi selama persidangan. Ia berbicara setengah berbisik. Sejurus kemudian, ia kembali ke tempat semula. “Saya pikir-pikir dulu Yang Mulia,” kata Yusrizki.

Sidang yang digelar Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai setelah hakim ketua memimpin sidang perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Agenda sidang adalah pembacaan amar putusan terhadap terdakwa Muhammad Yusrizki Muiawan. Selama sidang berlangsung, Yusrizki tampak tenang. Beberapa kali terlihat ia menunduk memandang ke bawah. Sesekali ia membetulkan kerah jaketnya yang berwarna merah maron.

Yusrizki adalah Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Namun, Yusrizki tak sendiri dalam perkara korupsi 4G Bakti Kominfo. Ada eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan eks Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, serta eks Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. 

Lalu, ada eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, serta pejabat PPK Bakti Kominfo Elvano Hatorangan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak tanggung-tanggung total kerugian negara dalam korupsi 4G mencapai Rp 8 triliun. Angka itu merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 2020 hingga 2022.

Yusrizki sendiri menerima uang dari berbagai pihak dalam proyek BTS Rp 84 miliar dan 2,5 juta Dolar Amerika Serikat atau setara Rp 37 milar, sehingga totalnya mencapai Rp 121 milar. Ia kemudian menyerahkan sebesar Rp 60 milar kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama. Jadi, sisa uang yang masih dalam penguasaan Yusrizki sekitar Rp 61 milar.    

Lantas, siapakah Muhammad Yusrizki Muliawan? Yusrizki adalah alumni Institut Teknologi Bandung. Dia masuk jurusan Teknik Industri pada 1991 dan lulus 1997. Ia juga merupakan fellowship student National University of Singapore jurusan Business Administration and Political Science pada 1994.

Ia pun memiliki sejumlah perusahaan. Di antaranya PT Amandana Partners Indonesia yang ia dirikan pada 2006. Di perusahaan ini, Yusrizki menjabat sebagai president director. Tahun 2010, Yusrizki mendirikan PT Amadaya Ultima Karya pada yang bergerak di bisnis perhotelan. PT Amadaya mengelola jaringan hotel bed and breakfast pertama di Indonesia bernama I-Nap. Yusrizki memimpin perusahaan perhotelan tersebut sampai Agustus 2022. 

Sejak 2017, Yusrizki menjabat sebagai Managing Director di PT Basis Utama Prima. Melalui perusahaan inilah, ia masuk menjadi penyedia baterai dalam proyek BTS 4G di Kominfo. Happy Hapsoro, suami Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pemilik 99 persen saham perusahaan tersebut.

Pembangunan BTS 4G di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal merupakan satu di antara program strategis nasional. Penyediaan BTS 4G, tercatat sebagai salah satu program untuk akselerasi transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Indonesia Joko Widodo. Program penyediaan BTS 4G melalui kontrak tahun jamak berlangsung selama 14 tahun mulai 2021 sampai 2024.

BOYKE SINURAT (MAGANG)

Pilihan Editor: Profil M. Yusrizki, Petinggi Perusahaan Suami Puan yang Jadi Tersangka Korupsi BTS Kominfo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

5 jam lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

11 jam lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

18 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur Upacara Prasetya Mulya di Istana Negara. Puan Maharani hingga Prabowo turut hadir.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

4 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Sidang Tuntutan Jemmy Sutjiawan Batal Lagi, Jaksa Belum Siap

4 hari lalu

Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan (kiri) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sidang Tuntutan Jemmy Sutjiawan Batal Lagi, Jaksa Belum Siap

Sidang tuntutan terhadap Jemmy Sutjiawan kembali ditunda karena jaksa belum siap.


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

4 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

5 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


Setelah PKS dan Golkar, Kaesang akan Bertemu Puan Maharani

5 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berbincang saat melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut Puan Maharani dan Kaesang Pangarep membahas situasi politik terkini menjelang Pemilu 2024 dan bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai dan berjalan kondusif. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah PKS dan Golkar, Kaesang akan Bertemu Puan Maharani

Kaesang mengatakan akan silaturahmi ke Puan karena sudah membuka pintu komunikasi kepadanya.


Puan Maharani soal Safari Politik Kaesang: Penting dan Harus Dilakukan

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kedua kiri) berjabat tangan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman (kanan)saat melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani soal Safari Politik Kaesang: Penting dan Harus Dilakukan

Kaesang sebelumnya melakukan kunjungan ke kantor Partai Keadilan Sejahtera pada Senin, 8 Juli 2024.