Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

image-gnews
Pemecah gelombang (Breakwater) Cituis, Kabupaten Tangerang. Maps.google
Pemecah gelombang (Breakwater) Cituis, Kabupaten Tangerang. Maps.google
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berinisial AS setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan breakwater Cituis, Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2023 pada Senin, 6 Mei 2024.

Dikutip dari kejati-banten.go.id tersangka AS yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di UPI Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada tanggal 15 Februari 2023, telah menerima gratifikasi dari seseorang berinisial P terkait pekerjaan breakwater.

Lebih lanjut, Kejati Banten menuliskan pada sekitar Februari 2023, tersangka AS melakukan pertemuan dengan P, yang selain membicarakan proyek strategis daerah breakwater Cituis, P membuat kesepakatan pemberian commitment fee kepada tersangka AS sebesar 17% dari nilai proyek. 

Setelah tercapai kesepakan mengenai commitment fee sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan tanda jadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya P mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik tersangka AS dan ke rekening BRI milik istri tersangka AS dengan total sebesar Rp407.500.000,00.

Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, AS dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa terhadap tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 6 Mei 2024 sampa 25 Mei 2024 di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Serang.

Apa Itu Breakwater?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari bptsugm.com pemecah gelombang (breakwater) merupakan strukur bangunan yang dibuat di tepi pantai untuk melindungi daerah pantai dari ancaman gelombang dan erosi.

Pemecah gelombang biasanya dibangun di pantai yang digunakan sebagai pelabuhan. Dengan adanya pemecah gelombang, material atau sedimen tidak masuk ke dalam kolam labuh. Selain itu, erosi pantai juga dapat dihindari dengan adanya pemecah gelombang.

Lebih lanjut, pemecah gelombang bekerja dengan cara memecah gelombang yang datang dari laut sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap daerah pantai.

Pemecah gelombang dapat memperkecil energi gelombang yang datang ke arah pantai. Energi yang lebih kecil menjadikan sedimen atau material yang dibawa ke pantai lebih sedikit dan bahkan bisa diabaikan. Dengan demikian, erosi yang terjadi pada pantai menjadi lebih kecil.

Pilihan Editor: Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

13 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

1 hari lalu

Penyidik Bareskim membawa beberapa sitaan hasil dari penggeledahan Gedung Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sekitar pukul 20:50, Kamis 4 Juli 2024. Jihan
Bareskrim Jelaskan Detail Dugaan Korupsi PJUTS di Kementerian ESDM

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi proyek PJUTS di Kementerian ESDM untuk pengerjaan di wilayah tengah


Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

1 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi

Bareskrim Polri mengusut dugaan korupsi pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM yang dimenangkan oleh PT LEN Industri


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

1 hari lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Houthi Akui Serang Sebuah Kapal Dua Kali, Ini Penyebabnya

2 hari lalu

Tentara Yaman dan milisi Houthi menyerang kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Hitam. Irna news
Houthi Akui Serang Sebuah Kapal Dua Kali, Ini Penyebabnya

Juru bicara Houthi mengatakan operasi kelompok itu akan terus berlanjut sampai serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza disetop


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

3 hari lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

4 hari lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

4 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju.