Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Santri di Kediri Tewas Dianiaya di Pesantren Tak Berizin, Begini Cara Cek Ponpes Miliki Izin Operasional

image-gnews
Sejumlah tersangka penganiayaan santri yang mengakibatkan meninggal dunia menjalani rekonstruksi di Polres Kediri Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis 29 Februari 2024. Rekonstruksi penganiayaan santri berinisial BM yang mengakibatkan meninggal dunia oleh empat tersangka sesama santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tersebut memperagakan 55 reka adegan di tiga lokasi berbeda. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Sejumlah tersangka penganiayaan santri yang mengakibatkan meninggal dunia menjalani rekonstruksi di Polres Kediri Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis 29 Februari 2024. Rekonstruksi penganiayaan santri berinisial BM yang mengakibatkan meninggal dunia oleh empat tersangka sesama santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tersebut memperagakan 55 reka adegan di tiga lokasi berbeda. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) PPTQ Al Hanifiyyah, Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur bernama Bintang Balqis Maulana (14) tewas setelah diduga dianiaya empat orang temannya pada Jumat pekan lalu, 23 Februari 2024. Salah satu yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah ternyata Ponpes yang sudah beroperasi sejak 2014 itu belum memiliki izin operasional.

“Keberadaan ponpes tersebut (Al Hanifiyah) belum memiliki izin operasional pesantren,” Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, Rabu, 28 Februari 2024.

Ponpes menjadi salah satu tempat belajar untuk memperdalam ilmu agama bagi umat Islam. Namun, belakangan citra Ponpes sedikit tercoreng tersebab sejumlah kasus. Misalnya, kasus ustaz bernama Herry Wirawan pemilik Ponpes Tahfidz Madani, Bandung yang memperkosa 12 santrinya. Dalam kasus ini, Ponpes tersebut juga tak berizin.

Seluruh Ponpes baik yang telah berdiri maupun yang akan didirikan, diwajibkan memiliki tanda daftar dari Kementerian Agama atau Kemenag. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Tanda daftar tersebut berbentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP). Isinya paling tidak memuat nama, pendiri, alamat, dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).

PSP ini berlaku sepanjang pesantren memenuhi ketentuan pendirian. Namun, Ponpes diharap tetap melakukan pemutakhiran data pada layanan Education Management Information System (Emis) untuk memudahkan upaya pembinaan dan pemantauan. Sistem izin operasional pendirian pesantren sendiri sudah diatur dalam surat keputusan Dirjend Pendis Nomor 1626 Tahun 2023.

Mengecek izin operasional Ponpes penting dilakukan, mengingat tempat pendidikan tersebut menjadi tempat untuk menitipkan anak selama mengenyam ilmu. Urgensi mengecek izin operasional salah satunya untuk memastikan ponpes terdaftar di Kemenag. Ponpes yang terdaftar, terjamin pengawasan dan pembinaannya.

Cara mengecek izin operasional pondok pesantren:

Memeriksa izin operasional ponpes apakah terdaftar di Kemenag atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara daring. Data ponpes yang mengantongi izin operasional telah tersaji dalam Emis. Masyarakat dapat mengakses laman akses emis.kemenag.go.id. Ada dua kategori, yakni berdasarkan nama dan berdasarkan lokasi.

Langkah mengecek izin operasional ponpes yang terdaftar di Kemenag berdasarkan nama:

1. Buka laman emis.kemenag.go.id.

2. Pilih menu “Dashboard” dan klik “PD-Pontren”.

3. Isi kolom pencarian yang berada di kanan atas.

4. Pilih “Jenis Lembaga” dengan mengeklik “PONTREN”.

5. Isi kolom “Jenis Data” dengan mengeklik Lembaga.

6. Masukkan lokasi ponpes dengan mengisi kolom “Provinsi”.

7. Masukkan nama lembaga ponpes yang dimaksud.

8. Konfirmasi “Saya bukan robot” lalu, klik “Cari”.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

9. Halaman akan menunjukkan apakah Nama Lembaga dimaksud terdaftar di Kemenag.

Langkah mengecek izin operasional ponpes yang terdaftar di Kemenag berdasarkan lokasi:

1. Buka laman emis.kemenag.go.id menggunakan peramban di perangkat yang terkoneksi internet.

2. Setelah laman utama ditampilkan, pilih menu “Dashboard” dan klik “PD-Pontren”.

3. Scroll ke bawah dan pilih provinsi pada kolom “Sebaran PONTREN Nasional”.

4. Klik provinsi di mana ponpes yang dimaksud berada kemudian pilih Kota/Kabupaten.

5. Selanjutnya halaman daftar lembaga pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag akan ditampilkan lengkap dengan NPS-nya.

Diberitakan sebelumnya, Bintang dilaporkan meninggal pada Jumat dini hari pukul 03.00 WIB. Santri tersebut sempat dilarikan ke Rumah Sakit Arga Husada Ngadiluwih, Kediri. Namun dokter menyatakan korban telah meninggal. Kejadian itu baru dilaporkan kepada pengurus pondok pukul 09.00 WIB.

Adapun Ponpes PPTQ Al Hanifiyyah diketahui beroperasi mulai tahun 2014 dan saat ini memiliki 74 santriwati dan 19 santri laki-laki. Menurut As’adul, hasil penyelidikan yang dilakukan Kemenag di Ponpes tersebut, diketahui salah satu pelaku penganiayaan merupakan saudara korban sendiri.

Lantaran ponpes Al Hanifiyyah tidak memiliki izin, Kemenag menyerahkan sepenuhnya kasus itu pada polisi. Kanwil Kemenag tidak bisa melakukan tindakan administrasi karena memang status pondok tersebut bodong.

Kuasa hukum empat tersangka penganiaya Bintang, Rini Puspitasari mengatakan, penganiayaan terjadi selama tiga hari berturut-turut. Keempat santri senior itu kini ditahan di Polresta Kediri. Rini mengatakan penganiayaan yang dilakukan kepada Bintang terjadi pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

“Pemukulan dilakukan dengan tangan kosong,” kata Rini kepada Tempo, Rabu, 28 Februari 2024.

Keempat tersangka, yakni AF, 16 tahun, MA, 18 tahun, MN, 18 tahun, dan AK, 17 tahun melakukan pemukulan secara bergantian. Ada yang menampar, memukul di bagian tubuh lain pada hari berbeda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | HARI TRI WASONO

Pilihan Editor: Ponpes Tempat Santri Dianiaya hingga Tewas Tak Berizin, Kemenag Jatim Serahkan Kasus ke Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMKG: Sebagian Jatim-NTT-NTB Alami Kekeringan Ekstrem Setelah Nyaris Tiga Bulan Tanpa Hujan

11 jam lalu

Foto udara kawasan persawahan yang mengering di Lombok Timur, NTB, Rabu, 12 Juni 2024. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
BMKG: Sebagian Jatim-NTT-NTB Alami Kekeringan Ekstrem Setelah Nyaris Tiga Bulan Tanpa Hujan

18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan akibat kurang hujan dengan kategori ekstrem.


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

2 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

Anggota Pansus Haji Wisnu mengatakan Kemenag tak pernah menyampaikan pemberitahuan kesepakatan dengan Arab Saudi soal alokasi kuota tambahan.


Pansus Haji akan Panggil Kementerian Agama hingga Mashariq

2 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil Kementerian Agama hingga Mashariq

Selain lembaga pemerintah, Pansus Haji juga akan memanggil dewan pakar dan vendor penyelenggara haji untuk jemaah asal Indonesia.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

6 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

6 hari lalu

Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

Aceh menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, yakni sebanyak 135 kasus.


Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

6 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2023.


Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

Kemenag merencanakan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada.


4 Fakta Fakta Penambahan Kuota Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar

7 hari lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menerima kunjungan Imam Besar atau Syekh Besar Universitas Al-Azhar, Ahmad Muhammad Ahmed Al-Tayeb, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Indonesia, pada Rabu, 10 Juli 2024. (ANTARA /Benardy Ferdiansyah)
4 Fakta Fakta Penambahan Kuota Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar

Masa pendaftaran dan ujian penempatan mahasiswa baru di Universitas Al-Azhar akan berlangsung mulai Agustus hingga pertengahan Oktober 2024. Calon mahasiswa baru (camaba) diwajibkan mengikuti placement test (tahdd mustaw) dan matrikulasi bahasa sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan dan ujian.


BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

7 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Temuan BPK antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja