Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Laporan Menteri Bahlil, Pemred Tempo Pastikan Karya Jurnalistik yang Diterbitkan Melalui Proses yang Proper

image-gnews
Cover Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan laporan utama berjudul Tentakel Nikel Menteri Bahlil.
Cover Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan laporan utama berjudul Tentakel Nikel Menteri Bahlil.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra memastikan karya jurnalistik yang diterbitkan Tempo selalu melalui proses yang proper dan memenuhi kaidah jurnalistik. "Produk investigasi itu juga sudah melalui proses kerja yang berlapis," kata Setri Yasra, Kamis, 5 Maret 2024.

Ia menyatakan seluruh sumber yang disebut dalam tulisan mendapat kesempatan untuk menjelaskan. "Ini penting untuk memenuhi asas keberimbangan," ujar Setri.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin, 4 Maret 2024. Hal ini merupakan tanggapan Bahlil ihwal hasil liputan investigasi berjudul ‘Main Upeti Izin Tambang’ yang dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 4-10 Maret 2024.

Hasil investigasi tersebut juga dibahas Tempo dalam podcast Bocor Alus Politik yang berjudul ‘Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia’. Video siniar itu ditayangkan di kanal YouTube Tempo pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Staf Khusus Menteri Investasi Tina Talisa mengatakan Bahlil menyayangkan karya jurnalistik tersebut. Pasalnya, hasil investigasi itu dianggap tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Menurut Tina, Bahlil merasa dirugikan dengan konten podcast dan pemberitaan tersebut. “Pak Menteri Bahlil keberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi,” kata Tina melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024.

Dia juga menyatakan pihaknya meyakini ada unsur pelanggaran kode etik jurnalistik dalam kedua konten milik Tempo tersebut. “Di antaranya terkait kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,” ucapnya menambahkan.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan Dewan Pers telah menerima laporan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Senin, 4 Maret 2024. Menurutnya, laporan tersebut mengenai hasil liputan Tempo perihal izin tambang yang dipublikasikan lewat Majalah Tempo dan program Bocor Alus. Yadi mengatakan belum mengetahui konten yang diadukan dan saat ini masih melakukan analisa konten. 

“Segera mungkin kami akan menggelar mediasi untuk menyelesaikan sengketa etik di Dewan Pers,” kata Yadi, Senin. 

Lantas, bagaimana sebenarnya isi Bocor Alus Politik Tempo yang dilaporkan oleh Menteri Bahlil?

Isi Bocor Alus Politik soal Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil

Sebelumnya, Podcast Bocor Alus Politik yang berjudul ‘Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia’ menyebutkan bahwa Bahlil mencabut izin usaha pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif dengan alasan untuk memperlancar investasi. Rencana pencabutan itu dimulai pada Mei 2021 dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akan tetapi, pencabutan izin usaha itu membuat banyak pengusaha tambang resah. Sejak Oktober 2023, Tempo menemui lebih dari 10 pengusaha tambang nikel secara terpisah. Menolak disebutkan namanya dengan alasan menjaga keberlangsungan bisnis, para pengusaha itu menceritakan pengalaman masing-masing.

Sebagian dari mereka mengaku izin usaha pertambangannya telah dicabut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut para pebisnis itu, kebijakan pencabutan izin dilakukan tebang pilih dan tidak memiliki kriteria jelas. Mereka pun mendapat informasi bahwa izin perusahaan Bahlil tetap berlaku meski tak produktif. 

Keresahan para pengusaha tambang sesungguhnya telah muncul saat Bahlil Lahadalia menjadi Kepala Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi pada Januari 2022. Sebulan kemudian, Satgas tiba-tiba membatalkan izin usaha pertambangan tapi para pengusaha yang izinnya ditarik hanya menerima pemberitaan lewat surat elektronik.

Para pengusaha juga bercerita, orang di sekeliling Bahlil meminta upeti untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dicabut. Besarannya Rp 5-Rp 25 miliar. Informasi ini dibenarkan tiga kolega Bahlil. Namun, mereka enggan menyebutkan nama orang kepercayaan Bahlil yang meminta duit tersebut.

Selain meminta imbalan untuk menghidupkan kembali IUP, orang-orang di sekitar Bahlil juga meminta saham perusahaan yang izinnya dibatalkan. Besarannya sekitar 20-30 persen. 

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi Rilke Jeffri Huwae mengaku mendapat informasi serupa dari sejumlah pengusaha. “Pernah ada pengusaha datang ke saya dan mengeluh soal permintaan fee,” ujarnya.

Tempo telah berupaya mengonfirmasi masalah ini ke Bahlil. Namun, Bahlil tidak menanggapi pesan dan panggilan telepon Tempo. Ia juga tak membalas surat permintaan wawancara yang dikirim dua kali ke kantor dan ke rumah dinasnya.

RADEN PUTRI | IKHSAN RELIUBUN | TIM TEMPO | TIM INVESTIGASI TEMPO

Pilihan Editor: Pemred Tempo Apresiasi Menteri Bahlil Mengadu ke Dewan Pers soal Investigasi Keterlibatan Main Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

1 hari lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

BKSDA Sulawesi Tenggara sedang berupaya melakukan delineasi habitat khusus buat anoa tersebut.


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


PT Delta Dunia Makmur Tbk Akuisisi 4 Tambang Antrasit di Amerika Senilai Rp 2 Triliun

4 hari lalu

PT Delta Dunia Makmur Tbk.
PT Delta Dunia Makmur Tbk Akuisisi 4 Tambang Antrasit di Amerika Senilai Rp 2 Triliun

PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) resmi mengakuisisi Atlantic Carbon Group Inc (ACG) senilai US$122,4 juta atau Rp 2 triliun. Pembelian melalui American Anthracite SPV I, LLC


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

4 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

Kader muda Muhammadiyah kembali mendesak para elite PP Muhammadiyah pertimbangkan keputusan untuk menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

4 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

5 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.