Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Dasar Hukumnya

image-gnews
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri menyangkut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas.

Saat ini KPK tengah mengusut dugaan korupsi rumah dinas DPR yang mencakup kelengkapan kamar tidur, ruang tamu dan lainnya yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

“KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang dengan status penyelenggara negara dan swasta,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2024.

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan kepada tersangka korupsi untuk meninggalkan wilayah NKRI dalam upaya penegakan hukum.

Kasus korupsi di Indonesia telah menjangkit pada banyak sektor dan dilakukan secara sistemik, untuk itu KPK dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi yang telah merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, menurut studi yang dilansir dari laman umy.ac.id untuk menghindari jerat hukum di Indonesia, tersangka korupsi berupaya untuk melarikan diri ke luar negeri dengan membawa seluruh hasil korupsi sehingga menyulitkan proses pengadilan kepada mereka.

Untuk menghadapi kemungkinan tersangka korupsi melarikan diri dan membawa hasil jarahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

KPK diberikan kewenangan yang luas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf b. 

Ruang lingkup perkara yang dilakukan oleh aparat terbatas terhadap perkara yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Di samping itu perkara yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan perkara menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah sebagaimana yang termuat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kewenangan KPK melakukan pencegahan terhadap tersangka korupsi yang akan melarikan diri ke luar negeri diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintah kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pencegahan dalam keimigrasian berarti larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu.

Dasar hukum pencegahan terhadap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum di Indonesia melakukan pencegahan dalam upaya penegakan hukum.

Terkait jangka waktu pencegahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 97 menyebutkan;

1. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

2. Dalam hal ini tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum.

3. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum

Pencegahan tersebut harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi negara berhak membatasi hak warga negaranya untuk tidak meninggalkan wilayah NKRI dalam beberapa waktu sesuai ketentuan undang-undang untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pilihan Editor: KPK Cekal Sekjen DPR Indra Iskandar ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dinas, Ini Profilnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

9 menit lalu

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mulai pukul 09.00 hingga 18.15 WIB.


KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

1 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK menyita tanah dan bangunan milik anak eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba di Cikarang, Bekasi.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

1 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

2 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

3 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono maju sebagai Calon Pimpinan atau capim KPK. Apa alasannya?


KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

3 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemmeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024. Muhaimin Syarif, diperiksa sebagai saksi setelah, tim penyidik KPK selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di rumah kediamannya, untuk tersangka Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.Foto : TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

KPK menetapkan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif sebagai tersangka suap kepada eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

4 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

Sebanyak lima jaksa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK.


KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

5 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus suap dan TPPU yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

5 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.


KPK Geledah Kantor Wali Kota Semarang

5 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Geledah Kantor Wali Kota Semarang

Penyidik KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu, 17 Juli 2024.