Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Operasi Meringankan Hukuman Hasbi Hasan Melalui Petinggi KPK, Ini Cerita Linda Susanti

image-gnews
Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Yudi Noviandri, yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Yudi Noviandri, yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ikut terseret dalam kasus Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan. Petinggi KPK itu diduga akan membantu menghentikan kasus dugaan suap perkara Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan Hasbi. Sogokan itu diduga melalui orang dekat Firli, Linda Susanti.

Kini perkara dugaan suap hakim agung dengan terdakwa Hasbi Hasan tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majalah Tempo mengurai cerita upaya suap itu dilakukan oleh orang dekat Hasbi Hasan di Mahkamah Agung. Sekretaris MA nonaktif itu merupakan tersangka kasus suap hakim MA yang menangani kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Cerita ini terbuka ketika pegawai Mahkamah Agung Muhammad Sulaiman melaporkan Linda Susanti alias Jameela alias Oca ke Polda Metro Jaya pada 28 Desember 2023. Linda dilaporkan dengan tudingan menggelapkan uang asing dan emas batangan yang rencananya diserahkan kepada petinggi KPK. Dalam temuan Tempo, nilainya mencapai Rp 30 miliar.

Dalam keterangan Sulaiman dalam laporan itu, Linda meminta uang dan emas itu sebagai imbalan untuk membantu menghentikan penanganan perkara Hasbi Hasan, yang tengah berkasus di KPK.

Kepada Tempo, Linda membantah sebagai perantara besel untuk pimpinan KPK. "Justru pelapor kasus itu punya masalah utang dengan saya," kata Linda kepada Tempo, Jumat sore, 1 Maret 2024.

Wawancaranya dengan Tempo berlangsung setelah belasan jam dia diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan Sulaiman.

Linda mengaku bertemu dengan Sulaiman pada 6 Mei 2023. Dia menjelaskan pertemuan itu dilakukan atas inisiatif Sulaiman.

Mereka bertemu di kafe milik Linda di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Karena ramai pengunjung, Sulaiman meminta Linda mencari tempat lebih sepi. "Saya ajak dia ke apartemen saya. Di situ dia meminta saya membantu pengurusan kasus Hasbi," kata dia.

Selanjutnya pertemuan Linda dan Sulaiman disebut lebih dari satu kali... 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

6 menit lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

23 menit lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

1 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

Sejumlah mantan penyidik KPK yang tergabung dalam IM57+ juga berencana mendaftar capim KPK. Terhalang batasan umur.


Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri)  memberikan rompi sebagai simbolis pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

Revisi UU KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari eksekutif dan membuatnya tidak independen. Sepinya pendaftar capim KPK.


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

2 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

3 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju capim KPK. Ini profilnya.


Polda Metro Jaya Belum Menjadwalkan Pemanggilan Lagi Firli Bahuri

3 jam lalu

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak umumkan Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 22 November 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Belum Menjadwalkan Pemanggilan Lagi Firli Bahuri

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidikan terhadap Firli Bahuri masih berlangsung.


Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

4 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Sebut Seleksi Capim Jadi Kunci Melihat Independensi Pansel

Eks penyidik KPK mengatakan Pansel KPK kini akan diuji independensinya lewat tugas krusial, yakni menyeleksi capim yang lebih dari 100 pendaftar.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

6 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

7 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

Eks penyidik KPK yang juga Ketua IM57+ Institute M.Praswad Nugraha menyatakan kasus Harun Masiku dipengaruhi intervensi politik.