Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Bedanya dengan Cekal dalam UU Keimigrasian

image-gnews
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menjelaskan dalam keterangan tertulis bahwa KPK telah mengajukan cegah terhadap 7 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI, khususnya rumah dinas DPR.

Dalam Hal ini cegah yang dimaksud adalah larangan kepada Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR Indra Iskandar dam 6 orang lainnya yang masih dalam proses penyelidikan untuk tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri. KPK mengajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham. 

“KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham terhadap 7 orang dengan status penyelenggara negara dan swasta,” kata Ali pada Selasa, 5 Maret 2024. 

Perkembangan kasus ini sudah naik ke proses penyidikan korupsi rumah dinas DPR dari sebelumnya juga sudah disepakati pimpinan KPK, Pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK. Ali mengatakan, pencegahan diajukan juga agar para pihak kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPK.

“Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan ke depan sampai Juli 2024, serta tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan,” kata Ali.

Identitas para terduga anggota DPR yang dicekal tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Ali. Dirinya mengatakan pemberlakuan pencegahan akan dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Juli 2024. Akan ada kemungkinan untuk diperpanjang tergantung kebutuhan proses penyidikan oleh KPK. 

Bedanya Cegah dan Cekal

Persoalan pencegahan dan penangkalan pada kasus hukum sebenarnya diatur oleh Undang-undang Keimigrasian No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Dikutip dari artikel berjudul Analisis Terhadap Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia adanya aturan ini untuk menjamin kepastian hukum apakah penanganan dan kewenangan diserahkan kepada keputusan hukum atau administrasi. 

Dalam hal ini telah jelas bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan imigrasi berada keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, yang artinya ada pada ranah hukum. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cegah dalam KBBI berarti menahan atau merintangi. Sedangkan mencekal merupakan akronim dari ‘mencegah dan menangkal’. Dalam KBBI cekal berarti upaya menahan agar tidak bisa bepergian ke luar negeri. Yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 38 Tahun 2021 menyebutkan bahwa menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian. Pencegahan yang dimaksud diperuntukkan bagi warga negara asing (WNA) maupun warga Indonesia. 

Pencegahan yang dimaksud pada pasal ini berbunyi, “Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.”

Untuk warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki aturan bahwa setiap WNI berhak untuk keluar masuk wilayah NKRI. Maka, dalam hal ini mencegah WNI keluar negeri harus disertai dengan kondisi dan alasan sangat khusus, serta ditetapkan dengan alasan tertulis.

Kondisi khusus yang dimaksud adalah setiap warga negara yang mengganggu atau menghambat pembangunan nasional, telah menimbulkan perpecahan, dan mengganggu stabilitas negara. Pihak yang dapat mengajukan pencekalan adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Ketua KPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cegah tangkal  atau cekal diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan. Di dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah republik Indonesia. Sedangkan, penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk melakukan perjalanan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

SAVINA RIZKY HAMIDA  | BAGUS PRIBADI  I  NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI

Pilihan Editor: KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Dasar Hukumnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

50 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

1 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

2 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan, peserta yang lolos yang lolos administrasi mayoritas berasal dari kalangan akademisi.


Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

2 jam lalu

Sidang pemeriksaan saksi dalam agenda pembuktian perkara korupsi di Kemnaker dengan terdakwa Reyna Usman yang merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar di ruang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

Ketiga saksi itu dihadirkan oleh jaksa pada sidang korupsi dengan terdakwa Reyna Usman, I Nyoman Darmanta dan Karunia.


Daftar 236 Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK, Ada Johan Budi dan Sudirman Said

2 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Daftar 236 Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK, Ada Johan Budi dan Sudirman Said

Pansel KPK mengumumkan 236 lolos dalam seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Ada nama Johan Budi dan Sudirman Said.


Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

4 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun persentase pendaftar untuk Capim dan Dewas dibanding periode sebelumnya.


MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

5 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.


KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

7 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. KPK mengajukan pencegahan terhadap 5 orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang berlaku untuk 6 bulan ke depan sebagai kebutuhan proses penyidikan, 2 orang pihak swasta Kusnadi dan Dona Berisa, 3 orang advokat Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah dan Yanuar Prawira Wasesa dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi bansos presiden


KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

10 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

Tim hukum PDIP menilai KPK memiliki motif lain karena tiba-tiba kembali mengusut kasus Harun Masiku.