Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Lampung Diterkam, Politikus PDIP Ini Minta Harimau Sumatera Dieksekusi

Reporter

image-gnews
Suasana saat warga di Lampung Barat membakar kantor resor kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Foto: ANTARA/HO/Warga
Suasana saat warga di Lampung Barat membakar kantor resor kehutanan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Foto: ANTARA/HO/Warga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga Pekon (Desa) Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Samanan, 41 tahun, diterkam harimau sumatera saat bekerja di kebun. Kejadian harimau menerkam manusia ini merupakan yang kali ketiga terjadi di Lampung Barat.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sugeng Hari, meminta satuan tugas Polri dan TNI mengeksekusi harimau tersebut. Ia mengklaim mewakili warga Suoh.

"Kami warga Suoh setelah adanya korban lagi hari ini, kami meminta kepada aparat dalam hal ini Tim Satgas untuk segera melakukan tindakan tegas kepada harimau tersebut," Kata Sugeng.

Mengutip laman resmi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan satu dari enam sub-spesies harimau yang masih bertahan hidup dan terancam punah.

Populasi harimau sumatera saat ini diperkirakan hanya sekitar 400 ekor. Habitatnya adalah blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Namun, sebagian besar kawasan tersebut  telah mengalami pembukaan hutan untuk lahan pertanian ataupun perkebunan sehingga habitat kucing besar ini semakin berkurang.

Warga Bakar Kantor Resor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Warga Suoh menggeruduk kantor Resor Kehutanan Suoh, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan usai Samanan diterkam harimau.

Warga datang untuk meminta penjelasan dari pihak Resor Kehutanan Suoh soal serangan harimau ini. Namun, karena tidak mendapat tanggapan warga merusak dan membakar kantor tersebut.

Menindaklanjuti kejadian tersebut Kapolres Lampung Barat dan Dandim 0422 Lambar langsung menuju TKP dan menemui warga guna melakukan mediasi dan menciptakan kondisi agar situasi tetap kondusif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat, Ajun Komisaris Besar Ryky Widya Muharom, mengatakan dirinya menyayangkan perusakan dan pembakaran resor kehutanan Suoh ini.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Namun kami juga menyayangkan kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh warga. Kami Polres dan Kodim 0422 Lambar telah berupaya, kami telah membentuk satgas dan tim untuk pemburuan binatang buas," kata Kapolres, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Senin.

Ia meminta kepada para peratin atau kepala desa menyampaikan kepada masyarakat, untuk menjaga kondusivitas. “Kami sama-sama berusaha mencari binatang tersebut supaya situasi cepat kondusif, jika dalam keadaan mengancam jiwa manusia, silahkan untuk dilakukan tindakan represif terhadap harimau tersebut," katanya.

Kapolres menyampaikan kepada masyarakat agar tidak berbuat yang anarkis lagi, pihaknya akan berupaya sekuat tenaga untuk menangani konflik harimau dengan manusia.

"Saya minta kepada seluruh warga Suoh untuk tidak berbuat anarkis dan saling menyalahkan, kita sama sama berupaya sekuat tenaga supaya konflik ini segera berakhir," ujarnya.

Pilihan Editor: Sembelih Harimau yang Masuk Jeratan, Dua Pria Ditangkap saat Hendak Menjual Kulitnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

Revolusi mental menjadi salah satu program yang diusung Jokowi dalam sepuluh tahun terakhir. Apa kaitannya dengan Trisakti Bung Karno?


Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

Jokowi segera purnatugas. Di awal pemerintahannya, Jokowi gembar-gemborkan soal program revolusi mental. Bagaimana hasilnya setelah 10 tahun berkuasa?


Prabowo Bakal Pakai Dasi Merah jika Diundang PDIP, Gerindra: Itu Joke

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Prabowo Bakal Pakai Dasi Merah jika Diundang PDIP, Gerindra: Itu Joke

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ucapan Prabowo soal akan mengenakan dasi merah jika diundang PDIP hanyalah sebuah candaan.


PDIP Masih Pertahankan Imam Wahyudi Jadi Anggota DPRD Babel Meski Jadi Tersangka KDRT

14 jam lalu

Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
PDIP Masih Pertahankan Imam Wahyudi Jadi Anggota DPRD Babel Meski Jadi Tersangka KDRT

PDIP menunggu putusan pengadilan untuk memutuskan status Imam Wahyudi sebagai anggota DPRD Bangka Belitung meski kini tersangka KDRT.


Prabowo di Acara PKB: Menteri Cari Uang dari APBN hingga Tunggu Undangan PDIP

16 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Prabowo di Acara PKB: Menteri Cari Uang dari APBN hingga Tunggu Undangan PDIP

Berbicara di depan kader PKB, Prabowo mengatakan, tidak menutup kemungkinan untuk merangkul pihak yang pernah berseberangan secara politik.


Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Gibran Ke PTUN Ditunda hingga Kamis Depan

1 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dalam acara deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Gibran Ke PTUN Ditunda hingga Kamis Depan

PDIP menggugat KPU karena meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024.


Jokowi Emoh Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo: Kalau Saya Ceritakan 2,5 Jam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Jokowi Emoh Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo: Kalau Saya Ceritakan 2,5 Jam

Presiden Jokowi mengatakan banyak yang dibahas dengan Presiden terpilih Prabowo dalam pertemuan dua hari lalu.


Respons Pakar Hukum Setelah PTUN Menunda Putusan Gugatan PDIP terhadap Gibran

1 hari lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Pakar Hukum Setelah PTUN Menunda Putusan Gugatan PDIP terhadap Gibran

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mewanti-wanti adanya pengaruh politik dengan penundaan putusan gugatan PDIP di PTUN


Di Acara PKB, Prabowo Bertanya Kapan akan Diundang PDIP

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Di Acara PKB, Prabowo Bertanya Kapan akan Diundang PDIP

Berbicara di depan kader PKB, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar soal tengah menanti undangan dari PDIP.


Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

1 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.