Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bangunan Rumah Harus Dirobohkan, Otorita Tak Mau Ada Perkampungan di IKN dan Cegah Pertumbuhan Penduduk

image-gnews
Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati menjelaskan, surat undangan dan teguran pertama mengenai pembongkaran bangunan yang ditujukan oleh warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur pada Senin, 4 Maret 2024, merupakan “teguran” agar masyarakat tidak ada yang membangun bangunan tanpa izin dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN

Pembongkaran itu, lanjut Thomas, merupakan bangunan yang beragam mulai dari rumah, kios, warung. Pihak Otorita IKN hingga saat ini masih mengumpulkan terkait identifikasi status lahan, mulai dari pemilik asli, sampai pengecekan izin membangun. “Jadi kita identifikasi banyak hal dan kami kumpuli semua,” kata kata Thomas melalui diskusi WhatasApp call pada Rabu malam, 13 Maret 2024. 

Selain itu, lanjut Thomas, adanya surat undangan dan teguran pertama yang dilayangkan pada minggu lalu untuk warga RT 05 Pemaluan, agar tidak ada lagi warga yang membangun bangunan tanpa izin dan di sembarang tempat. 

“Untuk mencegah pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan dengan ‘aktivitas’yang melanggar disiplin, tata ruang, hal seperti itu yang kami lakukan pencegahan,” ucapnya. 

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN itu mengklaim bahwa pihaknya senantisa melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat yang berada di area IKN, baik di sekitar maupun di inti pusat, bahwa setiap lahan yang akan dibangun harus mendapat izin dari OIKN, agar sesuai dengan pola tata ruang dan struktur. 

“Kami tidak ingin kalau desain itu ada perkampungan, kami tidak ingin di IKN itu ada pembangunan liar tanpa izin. Saya sudah komunikasi juga dengan pihak kecamatan,” jelas Thomas. 

Thomas juga memastikan pembangunan ini tidak ada konflik antara pemerintah dengan warga dan dirinya juga berujar tidak akan ada rempang jilid II.

"Tidak ada rempang kedua di IKN, catat saya berbicara saya menjamin, kami jaga hak masyarakat adat dan kami lindungi hak masyarakat lokal," tuturnya.

Warga Pemaluan Panik bangunannya diminta dirobohkan karena tidak sesuai tata ruang IKN

Sebanyak 200 warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur, heboh membicarakan surat yang dilayangkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN, yang menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal, dan harus segera dirobohkan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tempo memperoleh salinan surat yang ditandatangi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati yang menjelaskan, rumah salah seorang di RT 05 Pemaluan harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang Wilayah Pembangunan IKN pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4 hingga 6 Oktober 2023.

“Jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kalender, terhitung sejak tanggal teguran pertama ini disampaikan,” jelas isi surat teguran pertama dari Otorita IKN pada 4 Maret 2024. 

Tak hanya itu, seorang warga RT 05 Pemaluan juga diperintahkan untuk hadir pada Jumat, 8 Maret 2024, di Rest Area IKN yang dulu merupakan kediaman eks rumah jabatan Bupati PPU di Sepaku, Kalimantan Timur, untuk menindaklanjuti arahan soal pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN. 

“Sehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili,” tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting. 

Dengan adanya ancaman dari lembaga Otorita IKN yang mendadak ‘mengusir’ warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan Ibu Kota baru. Mereka diberi waktu 7 hari untuk segera 'angkat kaki' dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun. “Warga merasa ketakutan dan ini seperti peristiwa rempang jilid 2,” ujar salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, saat di hubungi Tempo melalui telepon seluler pada Sabtu, 10 Maret 2024.

Daerah Pemaluan, lanjut sumber Tempo, nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan IKN. “Pemaluan ini salah satu kelurahan yang tepat berada di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN,” ucapnya. 

Pilihan Editor: Bantah Klaim Otorita IKN Pernah Adakan Sosialisasi, Warga Pemaluan: yang Ada Penetapan Sepihak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

5 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

Akhir Juli 2024, SPAM Sepaku diharapkan dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

16 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

21 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

21 jam lalu

Tim Jelajah Satu Nusantara Go 5.000 akan bersepeda ke IKN pada Agustus 2024. (Dok.Tim)
Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

Gowes ke IKN merupakan kelanjutan dari program Go 5000 Jelajah Satu Nusantara.


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

1 hari lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya


Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

1 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

Bukan sekadar Jokowi atau ASN cepat pindah, profesor ekonomi Unair ini menjelaskan kenapa IKN belum dapat investor asing.


Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

Kementerian PUPR menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

Dari 8 nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.