Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indra Iskandar Dikabarkan jadi Tersangka, KPK Cecar soal Tahapan Pengadaan Rumah Dinas DPR

image-gnews
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR Indra Iskandar pada Kamis, 14 Maret 2024 di Gedung Merah Putih. Tim penyidik mendalami perihal proses dan tahapan pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.

“Keduanya hadir dan dikonfirmasi di antaranya kaitan proses awal tahap perencanaan, tahap lelang, dan pelaksanaan dari pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR TA 2020,” kata Ali Fikri, Jumat, 15 Maret 2024.

KPK dikabarkan telah menetapkan Indra dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati sebagai tersangka. Namun dalam pemanggilan kemarin, keduanya diperiksa sebagai saksi.

Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri, mengatakan dugaan korupsi proyek tersebut senilai Rp 121 miliar. "Dugaan kerugian negaranya sejauh ini masih dihitung namun sebagai bukti awal kerugian negara sekitar puluhan miliar," kata Ali Fikri, Kamis, 14 Maret 2024.

Saat dikonfirmasi ihwal nama-nama tersangka itu, Ali enggan menjawab gamblang. "Nama-nama tersangka akan diumumkan secara resmi pada saat penyidikan cukup," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ali Fikri menjelaskan pengadaan proyek itu untuk perlengkapan rumah jabatan DPR yang berada di Ulujami, Jakarta Selatan; dan perabotan rumah jabatan DPR di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. "Itu (pengadaan) perlengkapan rumah jabatan DPR," tutur Ali.

Selain itu, KPK juga memanggil Staf Setkom VI Erni Lupi Ratuh Puspasari, Setjen DPR Bagian Pemelihara Sarana dan Prasarana Firmansyah Adiputra, Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Moh Indra Bayu Analis, Pengadministrasi Umum Masdar. Pemelihara Sarana dan Prasarana Mohamad Iqbal, Kepala Bagian Risalah Persidangan I DPR Muhammad Yus Iqbal, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPR RI 2019-2021 Rudo Rochmansyah, Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma DPR Satyanto Priambodo.

IKHSAN RELIUBUN | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: Andhi Pramono Tak Terima Dakwaan Jaksa, Sebut Perkaranya Bukan Hasil OTT KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

5 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

6 jam lalu

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mulai pukul 09.00 hingga 18.15 WIB.


KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

8 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK menyita tanah dan bangunan milik anak eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba di Cikarang, Bekasi.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

8 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

9 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

9 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono maju sebagai Calon Pimpinan atau capim KPK. Apa alasannya?


KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

10 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemmeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024. Muhaimin Syarif, diperiksa sebagai saksi setelah, tim penyidik KPK selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di rumah kediamannya, untuk tersangka Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.Foto : TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

KPK menetapkan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif sebagai tersangka suap kepada eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

10 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

Sebanyak lima jaksa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK.


KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

12 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus suap dan TPPU yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

12 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.