Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

image-gnews
Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masduki Khamdan Muchamad, PPLN Kuala Lumpur sekaligus terdakwa perkara dugaan tindak pidana Pemilu kini menjadi tahanan kota di bawah kendali Kejaksaan Agung. Bersama enam terdakwa lain, Masduki kini ditahan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Selama menjadi tahanan kota, Masduki bercerita dilarang keluar dari kawasan DKI Jakarta. Dia bercerita selama menjadi tahanan kota itu jaksa memasang gelang pendeteksi GPS untuk memantau pergerakan dirinya. “Ini dipasang terus, kalau malam di-charge,” kata Masduki kepada Tempo sembari menunjukkan alat berbentuk kotak dengan warna hitam itu di kaki sebelah kirinya, Jumat, 15 Maret 2024. Pendeteksi GPS itu juga terpasang di kaki enam terdakwa lain.

Masduki menyebut dirinya menjadi tahanan kota dan menginap di hotel bintang empat itu sejak Rabu, 13 Maret kemarin. Dia menyebut jaksa sengaja menempatkan para terdakwa di hotel sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dekat ketika mengikuti sidang. “Kalau ada sidang, harus tepat waktu,” ujarnya. 

Jaksa mendakwa Masduki dan enam anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, telah memalsukan dan menambahkan atau mengurangi daftar pemilih pada Pemilu 2024 di negeri Jiran itu. Enam terdakwa lain adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon. Selain itu, ada Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil. 

Setelah terbang dari Aceh menuju Jakarta pada Selasa, 12 Maret 2024, Masduki menyebut dirinya terpaksa meninggalkan istri dan anaknya yang baru berumur enam bulan untuk mengikuti persidangan atas perkara yang melilitnya. Sebelum itu, Masduki menitipkan istri dan anaknya itu ke mertua di Aceh. “Saya kasihan ke mereka, apalagi istri, anak saya,” kata Masduki. 

Kini Masduki hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya dan keluarganya di Aceh melalui aplikasi perpesanan. Kondisi itu, menurut Masduki, membuat dirinya cemas selama di Jakarta. “Video call sama anak palingan,” kata dia. 

Pria 30 tahun itu bercerita keluarganya sempat syok ketika Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka sekaligus Daftar Pencarian Orang alias buronan pada Jumat, 8 Maret kemarin. Dia bercerita awal mula dirinya mengetahui dirinya menjadi buron karena ada seorang yang menghubungi dirinya dengan nomor asing sembari melampirkan potongan berita. 

Cerita Masduki Sebelum Menjadi DPO

Pesan dari nomor asing tidak dikenal masuk ke ponsel Masduki Khamdan Muchamad, eks anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala, Lumpur, Malaysia, yang menjadi terdakwa atas perkara dugaan penambahan dan pemalsuan daftar pemilih pada Pemilu 2024. Pesan itu berisi potongan berita yang menunjukkan Masduki menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO dalam perkara tindak pidana Pemilu

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Masduki sebagai buronan pada Jumat, 8 Maret kemarin. “Saya pas ngajar di kampus, kaget,” kata Masduki saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Di saat yang bersamaan, nomor asing itu juga mengirimkan tautan berita daring salah satu media di Aceh. Dalam berita itu, Ditreskrimum Polda Aceh mengumumkan Masduki sebagai buronan. Di sana, juga terpacak foto Masduki dengan identitas lengkap dan ciri-ciri fisiknya. Dari nama lengkap, nomor identitas kependudukan, kewarganegaraan, alamat lengkap, ciri badan, rambut, mata, warna kulit, dan tanda-tanda lain. Dalam takarir foto itu, Polda Aceh meminta kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan Masduki untuk menghubungi nomor penyidik dengan layanan 24 jam. “Keluarga saya kaget juga melihat itu. Wajah saya terpampang di media,” kata Masduki. 

Senyampang itu, Masduki langsung menelpon penyidik Bareskrim Polri untuk meminta keterangan. Ketika itu, Masduki ingin segera bertemu dengan penyidik pada Sabtu, 9 Maret 2024. Namun, penyidik tidak menyanggupi karena telah masuk di hari libur sekaligus menyarankan Masduki untuk datang ke Bareskrim Polri pada Rabu, 13 Maret 2024. 

Masduki sempat menawarkan kepada penyidik untuk bertemu lain karena pada Rabu, 13 Maret 2024, merupakan hari pertama sidang perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, pada Senin-Selasa juga hari libur atau tanggal merah. “Pagi saja ke Bareskrim, siangnya langsung ikut sidang,” kata Masduki menirukan percakapannya dengan penyidik Bareskrim Polri. 

Akhirnya, pada Selasa, 12 Maret 2024, Masduki terbang dari Aceh ke Jakarta. Persis pada Rabu pagi, Masduki didampingi pengacaranya, Akbar Hidayatullah, mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta keterangan atas status buronan itu. Dalam pertemuan itu, Masduki dan Akbar diterima oleh dua orang dari Bareskrim, tapi bukan penyidik atau Dittipidum yang telah menetapkan pria 30 tahun itu sebagai buronan. 

Akbar mengatakan alasan Bareskrim menetapkan kliennya buronan karena alasan waktu sidang perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat singkat. Akbar juga mempersoalkan atas penetapan buronan terhadap Masduki hanya dengan sekali mengeluarkan surat pemanggilan. Menurut Akbar, Bareskrim baru bisa menetapkan seseorang sebagai buronan setelah memanggil tiga kali tapi tidak ada respons. “Ini upaya kriminalisasi,” kata Akbar kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2024. 

Tak hanya itu, Akbar juga mempersoalkan surat pemanggilan terhadap Masduki juga tidak dikirimkan ke alamat yang benar. Akibatnya, kliennya juga tidak mengetahui adanya pemanggilan dari Bareskrim. “Kami curiga ada skenario, seolah ini kejahatan besar,” katanya.

Pilihan Editor:  Cerita Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Tahu jadi DPO Saat Mengajar di Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Korban Sindikat Online Scam: Jangan Tergiur Pekerjaan Mudah Bayaran Tinggi

3 jam lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pesan Korban Sindikat Online Scam: Jangan Tergiur Pekerjaan Mudah Bayaran Tinggi

Tria Mulyantina, salah satu korban dalam kasus online scam berpesan masyarakat tidak tergiur dengan pekerjaan mudah dengan bayaran tinggi.


Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

16 jam lalu

Para pencari kerja antre menggunakan gawai untuk memasukkan lamaran kerja pada Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Indonesia Urutan Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

IMF menempatkan Indonesia urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada April 2024.


Kronologi Penangkapan Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

19 jam lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kronologi Penangkapan Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Bareskrim menangkap satu lagi tersangka jaringan online scam internasional yang beroperasi di Dubai di Bandara Soekarno-Hatta


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

20 jam lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.


Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

20 jam lalu

Bisnis dan institusi telah terganggu oleh pemadaman TI besar-besaran yang juga berdampak pada bandara-bandara di AS, Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, Jerman dan Malaysia [Tom Westbrook/Reuters]
Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan 'tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa pemadaman internet ini adalah insiden keamanan siber'.


Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

22 jam lalu

Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih belum lengkap. Apa sebabnya?


Jaringan Penadah Motor Leasing Bisa Ekspor Ratusan Motor ke Rusia Hingga Nigeria

1 hari lalu

Polisi memeriksa barang bukti usai Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Fidusia dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penadahan Kendaraan Bermotor Jaringan Internasional di Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024. sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp876 miliar. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jaringan Penadah Motor Leasing Bisa Ekspor Ratusan Motor ke Rusia Hingga Nigeria

Bareskrim menggagalkan upaya jaringan penadah motor leasing yang mau mengekspor ratusan motor ke sejumlah negara.


Yogyakarta Mulai Susun Indikator Hotel Ramah Anak

1 hari lalu

Ilustrasi Hotel (pixabay.com)
Yogyakarta Mulai Susun Indikator Hotel Ramah Anak

Hotel yang menjamur di Yogyakarta dinilai masih perlu dikuatkan agar memiliki unsur ramah anak seperti yang telah diterapkan di mancanegara.


Polisi Sita 675 Motor Honda yang Ditilep dari Dealer untuk Diekspor, Ini Kronologi Kasusnya

1 hari lalu

Polisi memeriksa barang bukti usai Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Fidusia dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dana atau Penadahan Kendaraan Bermotor Jaringan Internasional di Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024. Sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp.876 miliar. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Sita 675 Motor Honda yang Ditilep dari Dealer untuk Diekspor, Ini Kronologi Kasusnya

Total ada 675 motor Honda senilai Rp 826 miliar yang disita polisi. Negara tujuan ekspornya Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan dan Nigeria.


Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

1 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

Kata Kejagung, ini untuk membuat terang supaya masyarakat jangan sampai ragu soal emas Antam ini