TEMPO.CO, Jakarta - Masduki Khamdan Muchamad, PPLN Kuala Lumpur sekaligus terdakwa perkara dugaan tindak pidana Pemilu kini menjadi tahanan kota di bawah kendali Kejaksaan Agung. Bersama enam terdakwa lain, Masduki kini ditahan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat.
Selama menjadi tahanan kota, Masduki bercerita dilarang keluar dari kawasan DKI Jakarta. Dia bercerita selama menjadi tahanan kota itu jaksa memasang gelang pendeteksi GPS untuk memantau pergerakan dirinya. “Ini dipasang terus, kalau malam di-charge,” kata Masduki kepada Tempo sembari menunjukkan alat berbentuk kotak dengan warna hitam itu di kaki sebelah kirinya, Jumat, 15 Maret 2024. Pendeteksi GPS itu juga terpasang di kaki enam terdakwa lain.
Masduki menyebut dirinya menjadi tahanan kota dan menginap di hotel bintang empat itu sejak Rabu, 13 Maret kemarin. Dia menyebut jaksa sengaja menempatkan para terdakwa di hotel sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dekat ketika mengikuti sidang. “Kalau ada sidang, harus tepat waktu,” ujarnya.
Jaksa mendakwa Masduki dan enam anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, telah memalsukan dan menambahkan atau mengurangi daftar pemilih pada Pemilu 2024 di negeri Jiran itu. Enam terdakwa lain adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, dan Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon. Selain itu, ada Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil.
Setelah terbang dari Aceh menuju Jakarta pada Selasa, 12 Maret 2024, Masduki menyebut dirinya terpaksa meninggalkan istri dan anaknya yang baru berumur enam bulan untuk mengikuti persidangan atas perkara yang melilitnya. Sebelum itu, Masduki menitipkan istri dan anaknya itu ke mertua di Aceh. “Saya kasihan ke mereka, apalagi istri, anak saya,” kata Masduki.
Kini Masduki hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya dan keluarganya di Aceh melalui aplikasi perpesanan. Kondisi itu, menurut Masduki, membuat dirinya cemas selama di Jakarta. “Video call sama anak palingan,” kata dia.
Pria 30 tahun itu bercerita keluarganya sempat syok ketika Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka sekaligus Daftar Pencarian Orang alias buronan pada Jumat, 8 Maret kemarin. Dia bercerita awal mula dirinya mengetahui dirinya menjadi buron karena ada seorang yang menghubungi dirinya dengan nomor asing sembari melampirkan potongan berita.
Cerita Masduki Sebelum Menjadi DPO
Pesan dari nomor asing tidak dikenal masuk ke ponsel Masduki Khamdan Muchamad, eks anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala, Lumpur, Malaysia, yang menjadi terdakwa atas perkara dugaan penambahan dan pemalsuan daftar pemilih pada Pemilu 2024. Pesan itu berisi potongan berita yang menunjukkan Masduki menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO dalam perkara tindak pidana Pemilu
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Masduki sebagai buronan pada Jumat, 8 Maret kemarin. “Saya pas ngajar di kampus, kaget,” kata Masduki saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Maret 2024.
Di saat yang bersamaan, nomor asing itu juga mengirimkan tautan berita daring salah satu media di Aceh. Dalam berita itu, Ditreskrimum Polda Aceh mengumumkan Masduki sebagai buronan. Di sana, juga terpacak foto Masduki dengan identitas lengkap dan ciri-ciri fisiknya. Dari nama lengkap, nomor identitas kependudukan, kewarganegaraan, alamat lengkap, ciri badan, rambut, mata, warna kulit, dan tanda-tanda lain. Dalam takarir foto itu, Polda Aceh meminta kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan Masduki untuk menghubungi nomor penyidik dengan layanan 24 jam. “Keluarga saya kaget juga melihat itu. Wajah saya terpampang di media,” kata Masduki.
Senyampang itu, Masduki langsung menelpon penyidik Bareskrim Polri untuk meminta keterangan. Ketika itu, Masduki ingin segera bertemu dengan penyidik pada Sabtu, 9 Maret 2024. Namun, penyidik tidak menyanggupi karena telah masuk di hari libur sekaligus menyarankan Masduki untuk datang ke Bareskrim Polri pada Rabu, 13 Maret 2024.
Masduki sempat menawarkan kepada penyidik untuk bertemu lain karena pada Rabu, 13 Maret 2024, merupakan hari pertama sidang perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, pada Senin-Selasa juga hari libur atau tanggal merah. “Pagi saja ke Bareskrim, siangnya langsung ikut sidang,” kata Masduki menirukan percakapannya dengan penyidik Bareskrim Polri.
Akhirnya, pada Selasa, 12 Maret 2024, Masduki terbang dari Aceh ke Jakarta. Persis pada Rabu pagi, Masduki didampingi pengacaranya, Akbar Hidayatullah, mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta keterangan atas status buronan itu. Dalam pertemuan itu, Masduki dan Akbar diterima oleh dua orang dari Bareskrim, tapi bukan penyidik atau Dittipidum yang telah menetapkan pria 30 tahun itu sebagai buronan.
Akbar mengatakan alasan Bareskrim menetapkan kliennya buronan karena alasan waktu sidang perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat singkat. Akbar juga mempersoalkan atas penetapan buronan terhadap Masduki hanya dengan sekali mengeluarkan surat pemanggilan. Menurut Akbar, Bareskrim baru bisa menetapkan seseorang sebagai buronan setelah memanggil tiga kali tapi tidak ada respons. “Ini upaya kriminalisasi,” kata Akbar kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2024.
Tak hanya itu, Akbar juga mempersoalkan surat pemanggilan terhadap Masduki juga tidak dikirimkan ke alamat yang benar. Akibatnya, kliennya juga tidak mengetahui adanya pemanggilan dari Bareskrim. “Kami curiga ada skenario, seolah ini kejahatan besar,” katanya.
Pilihan Editor: Cerita Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Tahu jadi DPO Saat Mengajar di Kampus
